Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim menilai penyerapan pendapatan asli daerah (PAD) di masih belum optimal. Salah satu yang menjadi sorotan, adalah pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai instrumen penyumbang PAD.
Padahal, sungai terbesari di Samarinda ini menjadi pusat perputaran ekonomi di daerah. Untuk itu, sektor tersebut kini tengah dilirik untuk menambah kemampuan fiskal daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai jalur sungai terpanjang di Kaltim itu selama ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu tanpa memberikan kontribusi yang sepadan bagi daerah.
Ia menegaskan, wilayah yang dilintasi Sungai Mahakam,mulai dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur hingga Samarinda, semestinya memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas transportasi dan bongkar muat yang berlangsung setiap hari.
“Selama ini, alur sungai menjadi jalur vital bagi perusahaan dalam mengangkut hasil tambang maupun logistik industri,” kata dia.
Baca Juga
Husni memandang, perlunya instrumen pengaturan yang lebih jelas agar pemanfaatan alur sungai tidak lagi terpusat hanya pada pihak tertentu. Jika tata kelola diperbaiki, menurutnya, kabupaten/kota dapat menerima pendapatan baru dari berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan tambatan kapal, pergerakan tongkang, hingga layanan pandu dan asistensi navigasi yang selama ini berjalan tanpa kontribusi yang memadai.
“Ketidakteraturan pemanfaatan Sungai Mahakam juga membuat potensi penerimaan menguap begitu saja. Banyak pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kontribusi bagi daerah yang menjadi lokasi operasional mereka,” ujarnya.
Husni menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan jalur sungai strategis itu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dengan mekanisme yang tertata, ia meyakini, kabupaten/kota dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat pendapatan asli daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang selama ini mendominasi.
Ia berharap langkah ini dapat menjadi pintu masuk bagi tata kelola sungai yang lebih adil dan transparan.
“Alur Mahakam harus memberi manfaat bagi daerah yang dilaluinya, bukan hanya bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungannya sendiri,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
