Pemkab Penajam Paser Utara resmi ajukan diri sebagai lokasi Sekolah Rakyat, program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem. Sekolah akan dibangun lengkap dari SD hingga SMA dengan konsep berasrama.
Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi mengajukan diri sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, memimpin langsung tim dalam kegiatan desk proposal yang digelar pada 21 April lalu.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengonfirmasi berbagai bentuk kesiapan, termasuk surat pernyataan dari kepala daerah dan ketersediaan lahan yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe. Sekolah Rakyat ini rencananya akan mencakup tiga jenjang pendidikan sekaligus: SD, SMP, dan SMA.
“Secara kewenangan, pendidikan menengah memang berada di ranah provinsi. Namun dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, pendekatannya harus lintas sektor. Karena itu, kami ajukan secara lengkap dari SD hingga SMA,” ujar Tohar, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat akan berkonsep boarding school dengan fasilitas asrama dan ruang belajar, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Peserta didik akan diasramakan. Mereka berasal dari keluarga miskin yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan. Ini upaya kita memberi kesempatan yang setara,” tegasnya.
Tohar juga mengungkapkan bahwa tim dari Kementerian PUPR telah melakukan peninjauan ke lokasi guna menilai kesiapan lahan. Seluruh pembiayaan pembangunan akan ditanggung pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan serta mengidentifikasi calon peserta didik.
“Kita tidak semata-mata bicara soal angka kemiskinan. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan partisipasi kasar pendidikan. Jangan sampai fasilitas tersedia, tapi tidak terakses karena hambatan ekonomi,” ujar Tohar.
Ia menargetkan pembangunan dimulai pada akhir 2025 dan Sekolah Rakyat sudah bisa beroperasi pada Juni 2026.
“Kalau tidak ada halangan, operasional dimulai Juni 2026,” tutupnya. (Adv/Diskominfoppu/nah)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
