Menurut Bambang, keberadaan ujian nasional penting sebagai alat ukur standar pendidikan nasional yang jelas.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Setelah pergantian Kementerian Pendidikan Indonesia, wacana pengadaan kembali Ujian Nasional (UN) untuk siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali menjadi perbincangan. Pro dan kontra mengenai kebijakan tersebut ramai digaungkan di berbagai kalangan, termasuk para pendidik dan pemerhati pendidikan.
Polemik ini semakin menjadi sorotan dalam acara Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) yang diselenggarakan pada 2 November 2024 di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, isu pengadaan kembali UN dijadikan tema debat spesial, dengan berbagai argumen diangkat oleh pihak yang mendukung maupun menolak kebijakan tersebut.
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono, menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian UN. Menurut Bambang, keberadaan UN penting sebagai alat ukur standar pendidikan nasional yang jelas.
“Menurut saya, positif saja. Kita harus punya standar, ya. Standar pendidikan itu harus jelas,” ujar Bambang saat diwawancarai oleh media ini, Senin (25/11/2024).
Baca Juga
Ia menjelaskan bahwa tanpa UN, sekolah negeri dan swasta memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menentukan nilai ujian sekolah, yang dapat berimplikasi pada kualitas penerimaan siswa baru di sekolah negeri.
“Ketika tidak ada ujian nasional, yang ada ujian sekolah. Sekolah negeri itu hati-hati memberikan nilai ujian sekolah, sementara sekolah swasta kadang-kadang memberikan nilai yang luar biasa besarnya, tinggi-tinggi,” ungkapnya.
Hal ini, lanjut Bambang, kerap menimbulkan ketimpangan saat penerimaan siswa baru, di mana siswa dari sekolah swasta dengan nilai tinggi masuk ke sekolah negeri, meskipun prestasi akademiknya kurang memadai.
Meskipun mendukung pengadaan kembali UN, Bambang menekankan perlunya pembenahan sistem pelaksanaannya. Dia berpendapat, sistem UN harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan standar mutu pendidikan yang adil dan merata.
“Saya sepakat, setuju saja sih ujian nasional ada, tapi mungkin sistemnya yang harus kita atur. Standar mutu harus ada,” imbuhnya.
Dalam konteks ini, Bambang menyatakan bahwa pandangannya masih bersifat pribadi, namun ia berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi real di lapangan.
“Ini masih pendapat pribadi saya, ya. Tapi, saya harap kalau pun diadakan, harus benar-benar ada standar yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan kita,” tutupnya. (adv/disdikbudbontang/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
