Rakor bersama kabupaten/kota se Kaltim bertujuan meningkatkan sinergitas urusan pemerintah. Selain itu, sebagai wadah untuk memberikan masukan maupun menyampaikan permasalahan pemerintahan. Seperti, masalah batas wilayah, kajian IKN, kerjasama antar daerah maupun luar negeri, dan permasalahan lainnya.
Akuras.id, Samarinda – Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltim Riza Indra Riadi menyoroti persoalan batas wilayah di Kaltim. Sebab, hingga kini masih ada kawasan yang batas wilayahnya tidak jelas.
Hal inipun kerap menyebabkan sengketa dan perpecahan masyarakat. Selain itu, mempersulit pembangunan di daerah.
“Seiring dengan perkembangan pembangunan, terdapat sejumlah hal penting yang memerlukan perhatian kita semua. Antara lain batas daerah, pertanahan, masalah pemerintahan dan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim,” kata dia, saat memberikan arahan pada rakor bersama kabupaten/kota se Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/3/2022).
[irp]
Baca Juga
Dia meminta, permasalahan batas daerah khususnya antar provinsi agar dapat dituntaskan. Termasuk batas wilayah Pulau Balabalagan dan daerah sekitarnya di Kabupaten Paser.
Ia menegaskan, hal itu perlu segera diselesaikan dan masuk wilayah Kaltim. Bukan masuk wilayah Sulawesi Barat.
Karena, secara geografis letak pulau tersebut lebih dekat dengan Kaltim. Di sisi lain, akan membuat pelayanan lebih cepat.
Baca Juga
“Kemudian, perlu juga meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam pengadaan tanah untuk umum agar tidak terjadi konflik. Termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat,” sebutnya.
[irp]
Kaltim Perlu Kajian IKN dan Kerjasama Luar Negeri
Selain itu, kajian terhadap IKN Nusantara perlu terus dilakukan. Menyangkut kesiapan dan strategi yang tepat bagi daerah kabupaten/kota penyangga dan seluruh masyarakat Kaltim.
Tujuannya, agar warga Kaltim tidak hanya menjadi penonton. Serta, tersingkirnya adat-istiadat dan kebudayaan lokal.
“Oleh karena itu, perlu pembentukan Gugus Tugas Fasilitasi Pembangunan IKN Nusantara. Untuk memastikan hak-hak masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kaltim perlu meningkatkan kerja sama antar d(KSAD) dan kerja sama derah dengan daerah lain (KSDD), termasuk dengan Luar Negeri.
[irp]
Tujuannya, untuk memperkokoh NKRI. Serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, ikatan kerja sama dengan pihak lain perlu di jajaki. Sementara kerja sama yang sudah ada perlu evaluasi,” jelasnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltim Imanudin menjelaskan, tujuan dari rakor bersama kabupaten/kota se Kaltim adalah untuk meningkatkan sinergitas urusan pemerintahan, pertanahan dan kerjasama Pemprov.
“Rakor ini juga untuk membahas kerjasama kabupaten/kota se Kaltim,” ungkapnya. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
