Fokus RKPD Kaltim pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur dipilih karena Kaltim masih memiliki banyak kebutuhan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) tengah merancang Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 yang fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur melalui sumber daya manusia (SDM).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, mengatakan rancangan RKPD ini berisi prioritas pembangunan Kaltim di tahun 2025, dengan mempertimbangkan masukan dari publik.
“Tema kita tentang diversifikasi ekonomi lewat peningkatan infrastruktur melalui sumber daya manusia. Dua area itu kita perkuat,” terangnya di Samarinda, Selasa (20/2/2024).
Sehingga pihaknya pun memiliki major projectnya untuk ekonomi makro, namun juga ada pelaksana kegiatan urusan yang memang menjadi mandat kewajiban dari pemerintah daerah.
Baca Juga
Ia menjelaskan, fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur dipilih karena Kaltim masih memiliki banyak kebutuhan.
“Harus realistis, karena kita bicara tentang kebutuhan, pasti Kaltim banyak sekali keperluan. Tapi RKPD itu tahun ini untuk tahun 2025, yang kita prioritaskan diversifikasi ekonomi dengan peningkatan infrastruktur melalui SDM,” ujarnya.
Salah satu contoh diversifikasi ekonomi yang akan dilakukan Pemprov Kaltim adalah hilirisasi industri pariwisata. “Kita perlahan untuk meningkatkan sektor non-ekstraktif untuk tumbuh di Kaltim,” tambahnya.
Baca Juga
Ia menuturkan, infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kaltim. Saat ini Kaltim punya daratan, laut, dan gunung. Secara geografis, Benua Etam punya sumber daya, namun akses pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya alam masih menjadi persoalan.
Sri mengatakan, Pemprov Kaltim kini sedang merancang desain transformasi ekonomi dan infrastruktur bersama Bappenas. Pada 2024, Kaltim dan Bappenas merancang desain transformasi ekonomi dan infrastruktur sekaligus memetakan koridor di sekitar IKN yang bisa memberikan dukungan langsung untuk Kaltim dan IKN.
Sementara itu dalam RPJPD, Kaltim dirumuskan sebagai penggerak ekonomi nusantara dalam rangka mencapai pembangunan berkeadilan, maju, dan mandiri.”
Terakhir, ia pun berharap, konsultasi publik RKPD dapat menjadi ruang untuk memberikan masukan dan bersinergi dengan stakeholders.
“Berharap konsultasi jadi ruang memberikan masukan dan bersinergi. Tidak bebas kepentingan, tapi kepentingan yang menguntungkan Kaltim yang akan bersisian IKN,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
