Pansus LKPj berikan sejumlah rekomendasi terhadap beberapa OPD. Guna peningkatan pelayanan dan kenyamanan masyarakat.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda Deni Hakim Anwar memberikan catatan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Diantaranya, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda.
Adapun, catatan pertama diberikan kepada Dishub Samarinda. Ia menyoroti persoalan parkir otonom yang belum mengantongi izin di Kota Tepian. Lantaran masih ada penyediaan persyaratan teknis terkait parkir otonom yang belum dilengkapi.
Berkenaan dengan itu, pihaknya ingin agar dishub segera menindaklanjuti persoalan ini. Agar pengelola mal-mal besar di Samarinda segera melengkapi fasilitas parkir otonom. Seperti melengkapi sprinkler (alat penyiram api), markah, hingga perangkat keselamatan lain.
“Makanya kami ingin segera tuntas, kalau bisa sebelum Juli. Agar sistem parkir cashless di mal-mal besar juga segera terlaksana. Sehingga bisa mengoptimalkan PAD (pendapatan asli daerah),” jelasnya, Jumat (17/5/2024).
Baca Juga
Pihaknya juga memberikan catatan terkait peningkatan fasilitas sekolah yang harus dipenuhi agar sistem belajar dan mengajar menjadi lebih baik.
“Artinya, memenuhi standar pelayanan dalam tingkat belajar dan mengajar. Mulai dari fasilitas bangunan maupun sebagai media belajar bagi siswa didik,” ungkapnya.
Sementara, catatan yang diberikan kepada dinkes yakni berkaitan dengan formasi tenaga kerja keuangan dan administrasi yang kurang. Walaupun pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi bahkan selalu penuh. Tidak dipungkiri dinkes kekurangan tenaga keuangan dan administrasi.
“Kalau tenaga kerja kesehatan selalu full. Tapi, tenaga kerja penunjangnya di bidang keuangan dan administrasi kurang. Sehingga, pelayanan timpang,” jelasnya.
Selain itu, berkaitan dengan penanganan stunting di Samarinda yang sampai saat ini masih belum turun secara signifikan. Menurutnya, program penurunan stunting harus jelas dan komprehensif.
“Dari data stunting sebelumnya, kita cegah supaya tidak ada lagi anak stunting,” tutupnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
