Salehuddin harap Pemprov Kaltim percepat realisasi RPJMD. Guna menyelesaikan permasalahan yang ada di Kaltim. Sebab, jelang akhir tahun masih banyak penyerapan anggaran OPD di bawah 50 persen.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kalimantan Timur berhasil mencapai sejarah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yakni mencapai 16,6 triliun. Dengan jumlah sebanyak itu, diharapkan anggaran yang ada bisa menyelesaikan permasalahan pokok di Kaltim.
Akan tetapi, menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Kaltim Salehuddin, hal itu belum berjalan sesuai dengan harapan. Dimana, beberapa perangkat daerah, khususnya yang memiliki pendanaan yang cukup besar. Dinilai masih jauh dari progres rencana pembangunan jangka menengah daerah (RJPMD) yang ada.
“Contohnya seperti dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi. Hingga September 2023 progres realisasi anggaraannya masih 40-45 persen,” ungkanya saat diwawancarai wartawan Akurasi.id, baru-baru ini.
Ia mengaku, hal itu sangat disayangkan. Sebab, seharusnya dana yang salurkan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim. Apalagi, batas realisasi APBD yang ada hanya tersisa tiga bulan terhitung dari bulan september lalu.
Selain permasalahan peningkatan kualitas SDM. Permasalahan lainnya seperti, pengentasan kemiskinan, stunting, dan perbaikan sarana dan prasarana. Sebut saja perbaikan jalan rusak di kabupaten dan kota juga dianggap belum terselesaikan.
Menurut, dengan sisa waktu yang bisa. Kinerja pemprov harus bisa dimaksimalkan karena penyerapan anggaran berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan masyakat.
“Seluruh perangkat daerah harus segera merealisasikan angaran belanja. Agar permasalahan pokok yang ada bisa diselesaikan satu persatu,” ujarnya. (adv/dprdkaltim/nur)
Penulis: Nuraini
Editor: Devi Nila Sari
