Sani Harap Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Akhir 2024 Tercapai

Devi Nila Sari
6 Views
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain saat diwawancarai awak media. (Dhion/Akurasi.id)

Dewan harap target nol persen kemiskinan ekstrem tercapai akhir 2024 ini. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem di akhir 2024. Hal tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain, menyatakan dukungan terhadap upaya yang dilakukan pemkot. Guna memenuhi target tersebut.

“Saya mendukung dan menghargai upaya Pemkot Samarinda dalam menekan angka kemiskinan. Dengan harapan target nor persen kemiskinan ekstrem di akhir 2024 tercapai,” kata dia.

Menurutnya, menghapus kemiskinan adalah tantangan besar dan target nol persen kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini sulit tercapai. Terutama, dengan kondisi kepemimpinan dan situasi keuangan Samarinda saat ini. Karena, salah satu penyebab utama kemiskinan ekstrem adalah sulitnya lapangan pekerjaan.

Berkenaan dengan ini, Komisi IV DPRD Samarinda tentu tidak berpangku tangan. Guna mencari solusi, diskusi pun telah dilakukan dengan berbagai instansi, salah satunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda.

“Kami sudah membahas program ini bersama dinsos PM. Saya melihat arah yang baik menuju penurunan kemiskinan ekstrem. Saya menghargai upaya tersebut,” ucapnya.

Pun demikian, ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pusat dan lapangan. Data mengenai kemiskinan ekstrem harus lebih teliti. Mulai dari mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan ekstrem seperti malas bekerja, judi, mabuk-mabukan, dan penggunaan narkotika.

“Kita harus jelas mengenai siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Misalnya, saya tidak setuju jika bantuan makanan diberikan kepada mereka yang tidak mau bekerja atau terlibat dalam kegiatan kriminal,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)

Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *