Anggota DPRD Kutim Sayid Anjas mendesak agar kebutuhan dasar di sejumlah kecamatan terjauh di Kutai Timur segera dipenuhi. Sebab, hingga saat ini mereka masih tidak punya air bersih, listrik dan internet.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Minimnya infrastruktur dasar di sejumlah daerah di Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan Anggota DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas. Bukan tanpa sebab, hingga saat ini sejumlah daerah tersebut masih memiliki masalah kelangkaan air bersih, keterbatasan listrik, dan sulitnya akses telekomunikasi.
Kondisi ini terjadi di sejumlah kecamatan terjauh Kabupaten Kutim, yakni Kecamatan Sandaran, Desa Tanjung Mangkalihat, dan Kecamatan Busang. Di kawasan tersebut, listrik dari PLN belum bisa masuk. Sehingga, sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau sollar cell secara mandiri.
Sementara sebagian lagi menggunakan mesin genset, jika ada daya berlebih mereka saling berbagi dengan warga lainnya. Hal serupa terjadi juga dalam pemenuhan air bersih dan jaringan internet. PDAM kesulitan menyalurkan air bersih secara merata kepada masyarakat. Kemudian, akses internet pun belum bisa masuk ke kawasan tersebut.
Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian. Sebab, pentingnya membantu masyarakat pedesaan yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar, terutama air bersih.
“Masyarakat di sana paling kasihan, apalagi itu kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk dibantu,” ungkap Sayid Anjas.
Sayid Anjas Minta Alokasi Rp25 Miliar untuk Bangun Pipa PDAM
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Sayid Anjas mengungkapkan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar yang akan digunakan untuk distribusi pipa pada tahun 2024. Namun, ia menyoroti progres yang perlu diperhatikan di daerah seperti Telen dan Sandaran.
Sementara untuk akses listrik, ia menekankan perlunya upaya untuk memperluas cakupan listrik ke pedalaman. Terutama melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya.
Dalam mencermati kendala akses sinyal, Sayid Anjas menyebut bahwa hal ini menghambat program-program seperti beasiswa bagi masyarakat. Ia menyoroti perlunya penanganan serius agar potensi masyarakat dapat tergali secara optimal.
“Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan untuk ke pedalaman, terutama dengan memanfaatkan panel surya sebagai solusi terdepan jika PLN tidak siap membangun hingga ke wilayah pedalaman,” tegasnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari