Arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar TPID mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama untuk kebutuhan pokok.
Akurasi.id, Samarinda – Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idulfitri 1443 H) merupakan momen yang tepat untuk melakukan koordinasi antar pihak. Terlebih di tingkat pemerintah lembaga (stakeholder).
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/4/2022). Dalam rangka menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah menjelang Hari Raya Idulfitri.
[irp]
“Semoga melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim pada hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi. Yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait. Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang tentunya merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim.
Baca Juga
Jika dilihat laju inflasi tahun ke tahun (yoy) Provinsi Kalimantan Timur lima tahun terakhir, lanjut Sri wahyuni, tahun 2017 3,16 %, tahun 2018 3,24 %, tahun 2019 1,66 %, tahun 2020 0,78 %. Laju inflasi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukan penurunan sehingga laju inflasi Kaltim di bawah target inflasi nasional.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif para bupati wali kota dan jajarannya. Kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia. Serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik,” ucapnya.
“Sehingga, upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” sambungnya.
Baca Juga
[irp]
Pemprov Kaltim Dorong Peningkatan Sektor Perikanan
Sri Wahyuni juga sampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
Serta meningkatkan nilai tambah di sektor perikanan. Sehingga memiliki kontribusi menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mendukung hal tersebut, perlu penguatan kelembagaan petani. Memperluas akses pemasaran dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital. Penyaluran KUR pertanian harus lebih optimal dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya. Termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian. Serta dukungan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian,” paparnya. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
