Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, turut angkat suara mengenai upaya pengendalian banjir di Samarinda. Mengingat terdapat perbedaan pendapat antara dua kepala daerah dalam penanganan banjir.
Di mana Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berencana untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun justru punya penilaian lain. Ia menyebut, lebih baik jika upaya difokuskan dengan pengerukan di Sungai Karang Mumus.
Samsun menegaskan, bahwa penanganan banjir di Kaltim, khususnya Samarinda tidak bisa hanya mengandalkan pengerukan sungai tanpa mengatasi akar persoalannya.
“Pertanyaan mengenai mana yang lebih tepat pengerukan Sungai Mahakam atau fokus pada SKM perlu dilihat dari aspek regulasi” tuturnya.
Dikatakannya, bahwa pengerukan Sungai Mahakam merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim tidak bisa serta-merta melakukan intervensi tanpa adanya izin atau mandat resmi.
Baca Juga
Karena itu, ia menilai lebih efektif apabila pemerintah daerah terlebih dahulu menyelesaikan penanganan pada kawasan yang berada dalam kendalinya.
Samsun menyoroti, kondisi hulu SKM yang kini menjadi perhatian serius. Di wilayah tersebut, pembukaan lahan dalam skala besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Aktivitas itu menyebabkan material dari hulu terus terbawa ke badan sungai dan akhirnya menumpuk sebagai sedimentasi,” jelasnya
Baca Juga
Ia mengingatkan bahwa selama persoalan ini tidak disentuh, pengerukan di bagian hilir tidak akan pernah memberikan hasil jangka panjang.
Material lumpur dan tanah dari hulu, katanya, akan selalu kembali memenuhi alur sungai setelah beberapa waktu. Inilah yang membuat banjir di kawasan permukiman Samarinda terus berulang meski normalisasi sudah berkali-kali dilakukan.
“Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembukaan lahan serta penegakan aturan agar penyebab utama sedimentasi dapat dikendalikan,” ujarnya.
Samsun menegaskan, bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Jika suatu saat pusat memberikan kewenangan pengerukan Mahakam, pekerjaan itu tentu perlu dieksekusi.
“Semoga dengan pendekatan menyeluruh ini dapat memberi dampak nyata dalam mengurangi banjir yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan utama di Samarinda,” tukasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
Baca Juga
