Sri Puji Astuti minta Disdikbud Samarinda upayakan fleksibilitas sistem. Guna mengurai persoalan zonasi sekolah di Kota Tepian.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti sistem pendidikan yang ada saat ini. Salah satunya, persoalan sistem zonasi sekolah yang dinilai tidak merata ke seluruh wilayah Kota Tepian.
Ia menjelaskan, tidak meratanya sebaran SMP negeri menjadi salah satu kendala. Ketika di dalam wilayah tertentu tidak memiliki SMP negeri atau tidak masuk dalam kawasan zonasi. Maka, akan membebani anak-anak yang ingin berpendidikan di sekolah negeri
“Kami meminta sistem zonasi lebih fleksibel, kalau memang bisa. Karena, seperti wilayah Kelurahan jawa, tidak ada SMP negeri. Kasian anak-anak yang mau sekolah di sekolah negerri. Pemkot harus melihat hal ini,” ujar Puji, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda harus lebih fleksibel dalam menjalankan sistem zonasi. Sehingga, anak- anak tertentu dapat diakomodir agar bisa masuk ke sekolah negeri, selain melalui jalur prestasi. Sebab, pemerataan pendidikan tetap harus ada di Samarinda.
“Harus ada pemetaan dalam satu wilayah penduduknya berapa, jumlah TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan berapa. Harus didesain agar semua merata. Jangan sampai tiap tahun itu saja permasalahannya. Belum lagi masalah buku, sumbangan, dan lain-lain,” ungkapnya.
Memang benar bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan dari pusat. Meski demikian, sebagai instansi pengampu disdikbud tetap harus memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Sehingga, tidak terbebankan di sekolah swasta.
“Misal, kuota zonasi tentang prestasi dan lainnya, kita tindak lanjuti saja. Harus ada kebijaksanaan dari dinas pendidikan. Afirmasinya di perbesar, karena yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa pro terhadap masyarakat. Yang penting anak- anak bisa belajar di sekolah negeri agar tidak berbayar,” tutupnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
