
Rencana pemerintah untuk tidak mewajibkan ekskul pramuka bagi sekolah mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Setiap tahun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan. Teranyar, mendikbudristek berencana tidak mewajibkan pramuka sebagai ekskul di sekolah.
Hal ini tentu mendapatkan respon beragam dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. Menanggapi hal tersebut, Puji mengungkapkan, kementerian pasti memiliki alasan tersendiri melalui rencana tidak mewajibkan ekskul pramuka di kurikulum sekolah.
“Karena, ini Kurikulum Merdeka, jadi semua bisa. Sebenarnya ekskul harusnya bukan diwajibkan, tapi sukarela. Tinggal sekarang penguatan kalau memang pramuka tetap dimasukkan,” ujar Puji.
Ia mengatakan, kegiatan ekskul pramuka sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter anak. Sehingga, salah satu ruh pramuka adalah anak-anak harus berani. Bukan sekedar menjalankan program dengan menggunakan seragam, sementara tidak ada nilai positif yang bisa didapatkan.
“Karena tujuan dari pendidikan ini, ingin bagaimana karakter-karakter Pancasila bisa timbul pada diri anak-anak didik,” tegasnya.
“Terserah saja sebenarnya, kan itu Kurikulum Merdeka. Jadi, ada kemerdekaan bagi siswa dan bagi sekolah untuk bagaimana melaksanakan kurikulum. Mana yang bagus, mana yang sesuai dengan daerahnya, dan sesuai dengan masyarakatnya,” sambungnya.
Ia menegaskan, ekskul ini tidak dihapus hanya tidak diwajibkan. Ekstrakulikuler akan tetap ada bagi yang mau, kalau bagi siswa yang tidak mau maka tidak menjadi masalah.
“Sebenarnya kan tidak wajib ya. Cuma kalau kata tidak wajib bagi orang Indonesia pasti beda pemahaman, ini untuk berubah dari satu hal ini memang agak susah. Jadi, pasti ada penolakan dan itu biasa, nanti kan biasa lagi ,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari