Pemprov Kaltim menegaskan program penurunan angka prevelensi stunting menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, pemprov menggelontorkan anggaran Rp3,7 miliar khusus untuk stunting.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi komitmen dalam penanganan stunting. Komitmen itu ditunjukkan melalui beragam upaya yang Pemprov lakukan untuk percepatan penanganan stunting.
Untu tahun ini saja, Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk percepatan pencegahan kasus stunting. Sebagaimana arahan pemerintah pusat, agar Kaltim memenuhi target kerja dalam penanganan stunting menjadi 14 persen pada 2024.
“Tahun ini kita sudah mencoba mengklasifikasikan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI,” kata Gubernur Isran Noor sebagaimana melansir laman resmi Pemprov Kaltim, belum lama ini.
Ia berharap, dengan terus adanya dorongan dalam upaya penanganan stunting di Kaltim. Dapat berdampak signifikan dalam mencegah dan menurunkan prevelensi stunting di Kaltim.
Baca Juga
“Karena itu, saya berharap kasus ini menjadi perhatian serius,” sambung Isran Noor didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Jaya Mualimin.
Gubernur Tegaskan Percepatan Penurunan Stunting jadi Perhatian Khusus
Gubernur menjelaskan, sesuai SSGI nilai prevelensi stunting kaltim naik 1,1 persen. Awalnya 2021 sekira 22,8 persen, namun pada 2022 tembus 23,9 persen.
Namun demikian, angka prevelensi stunting Kaltim masih lebih baik dibandingkan dari empat provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Baca Juga
“Oleh karena itu, percepatan penanganan stunting wajib dilakukan. Sehingga, kita mampu meningkatkan kualitas SDM di daerah,” ucapnya.
Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin menjelaskan, pemprov akan melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka prevelensi stunting. Seperti, meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Dengan aksi bergizi di SLTA bersama instansi terkait.
Selain itu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kalori (KEK). Pemberian makanan balita yang timbangan berat badan menurun, serta meningkatkan cakupan ASI eksklusif bagi ibu menyusui.
“Termasuk, berupaya menekan cakupan bayi di posyandu, harus lebih dari 90 persen. Melakukan imunisasi dasar lengkap bagi balita dengan cakupan 95 persen,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga akan memastikan meningkatkan kunjungan ibu hamil ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) mencapai lebih dari 99 persen. Juga mempertahankan UHC kepesertaan JKN lebih dari 98,99 persen.
“Ini semua program spesifik Pemprov Kaltim disamping program sensitif dari lintas dinas, lembaga dan instansi lainnya,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut dia, Gubernur Isran juga menginstruksikan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya untuk terus melakukan pemantauan dan mempersiapkan infrastruktur. (adv/diskominfokaltim/jay/yans)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
