Transparansi dan Efisiensi Belanja Modal Jadi Fokus Fraksi Gelora Amanat di APBD Kutim 2025

Fajri
By
2 Views
Anggota DPRD Kutai Timur Mulyana saat menyampaikan rekomendasi Fraksi Gelora Amanat Perjuangan kepada Ketua DPRD Jimmy. (Istimewa)

Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam alokasi belanja modal sebesar Rp4,321 triliun di APBD 2025. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan belanja modal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kutim menjadi sorotan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur. Perwakilan Fraksi GAP, Mulyana bilang, anggaran yang digelontorkan Rp4,321 triliun atau 38,8% dari total APBD.

“Anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur dan aset daerah, tetapi perlu pengelolaan yang transparan agar hasilnya maksimal bagi masyarakat,” ujar Mulyana dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Belanja modal dalam APBD Kutim 2025 diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Namun, Fraksi GAP mengingatkan bahwa pengelolaan proyek-proyek ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

“Kami berharap setiap proyek yang dibiayai dari belanja modal benar-benar memberikan manfaat maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” tegasnya.

Mulyana juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam implementasi proyek agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Transparansi dianggap sebagai kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

“Pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan anggaran. Kami dari DPRD akan terus mengawal dan memberikan masukan agar proyek berjalan sesuai rencana,” tambahnya.

Fraksi Gelora Amanat Perjuangan berharap pandangan mereka menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

“Semoga upaya bersama ini dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” pungkas Mulyana. (adv/dprdkutim)

Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *