Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi sektor penyumbang pendapatan terbesar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang hingga triwulan ketiga 2025.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang per 30 September 2025 pada triwulan tiga, sektor ini berhasil menyumbang realisasi sebesar Rp60,15 miliar atau 91,34 persen dari target tahunannya.
Plt Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin, menyebut capaian pada sektor PBB-P2 tetap menjadi yang tertinggi di pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Hal ini dikerenakan adanya program jemput bola di tiap kelurahan, serta bantuan peran ketua RT dalam mengingatkan dan mengajak wajib pajak di wilayah mereka.
“Sektor masih mendominasi karena kontribusi masyarakat juga mulai naik,” ujarnya.
Posisi kedua penyumbang pajak terbesar ditempati Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik yang mencatatkan realisasi Rp30,75 miliar atau 72,31 persen. Disusul PBJT makanan dan minuman di urutan ketiga dengan Rp18,61 miliar atau 79,83 persen dari target.
Di bawahnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencatatkan pendapatan Rp18,05 miliar atau 137,35 persen, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyumbang Rp15,53 miliar atau 64,87 persen. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri mencatatkan Rp14,48 miliar atau 40,78 persen, menjadi salah satu sektor yang masih jauh dari target.
Adapun sektor lain seperti Pajak Air Tanah menyumbang Rp7,42 miliar, Pajak Reklame Rp926 juta, Pajak Jasa Perhotelan Rp1,50 miliar, Pajak Kesenian dan Hiburan Rp2,25 miliar, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp850 juta. Pajak Parkir tercatat sebesar Rp224 juta.
Di sisi lain, Pajak Sarang Burung Walet menjadi satu-satunya sektor yang nihil realisasi bahkan mencatat minus Rp1,56 juta.
Baca Juga
“Rendahnya kontribusi sektor ini karena minimnya aktivitas usaha dan belum ada menunjukan perkembangan,” tambahnya.
Syahruddin mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong capaian dari seluruh sektor, khususnya yang masih rendah. Pihaknya akan maksimalkan pendataan, pengawasan, dan penagihan pada triwulan IV.
“Agar target pajak daerah bisa tercapai secara optimal,” tutupnya. (adv/bapendabontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
