Bambang menyampaikan Kurikulum Merdeka Belajar tidak memungkinkan untuk diganti, kecuali dilakukannya pembenahan. Sebab, perubahan kurikulum itu membutuhkan biaya cukup besar.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Wacana penghapusan Kurikulum Merdeka Belajar yang digantikan dengan deep learning ramai jadi perbincangan. Namun, hal itu masih dalam tahap kajian lebih lanjut oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk penerapan kurikulum di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengungkapkan, setiap kurikulum yang diterapkan tidak semuanya jelek. Menurutnya, kurikulum itu tidak diganti, melainkan akan diperbaiki pada poin yang diperlukan.
“Menurut pendapat saya, kurikulum tidak diganti cuma ada beberapa bagian yang diperbaiki,” jelasnya kepada wartawan Akurasi.id, Senin (25/11/2024).
Baginya, kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia seperti Kurikulum 2013 atau yang dikenal K-13 dan Kurikulum Merdeka Belajar tidak semuanya sempurna. Memang masih ada poin-poin yang perlu diperbaiki dan dibenahi lagi.
Baca Juga
Namun, ia mengaku lebih sepakat dengan poin yang ada di dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang perlu diubah. Seperti mengharuskan pemilihan kepala sekolah dari guru penggerak. Sesuai dengan penyampaian Kepala Mendikdasmen, Abdul Mu’ti baru-baru ini, yang menyatakan pemilihan kepala sekolah tidak harus dari guru penggerak.
“Mungkin kayak kemarin bapak Menteri Mendikdasmen menyampaikan bahwa kepala sekolah tidak harus dari guru penggerak, nah itu saya sepakat,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan jika Kurikulum Merdeka Belajar ini tidak memungkinkan untuk diganti, kecuali dilakukannya pembenahan-pembenahan di dalamnya. Sebab, perubahan kurikulum itu membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Tapi kalau diubah rasanya kok enggak mungkin. Cuma ada beberapa yang kurang akan diperbaiki mungkin. Karena kan sudah berapa triliun biayanya,” pungkasnya. (adv/disdikbudbontang/dh/uci)
Penulis: Dhion
Editor: Suci Surya Dewi
