Posko Kawal Hak Pilih Akan Dibangun
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim lakukan pemetaan wilayah berdasarkan gangguan kerawanan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki kerawan paling tinggi se-Kaltim.
Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah di Kaltim untuk tingkat kerawanan.
“Data dari kami yang paling tinggi kerawanannya Kabupaten Kukar dengan nilai indeks 51,48,” kata Galeh Akbar Tanjung.
Selain Kukar Lanjut Galeh, Kabupaten Kutai Barat juga masuk dalam kategori kerawanan tinggi dengan nilai indeks 50,30.
Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan skema pengawasan melekat kepada objek pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami akan melakukan pengawasan kepada peserta pemilu dan pemilihan ASN serta masyarakat,” jelasnya.
Dalam hal ini, Bawaslu akan melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait untuk bersama-sama mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Dalam proses pelibatan itu tentunya Bawaslu punya strategi untuk pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut,” ujarnya
Selain itu, Bawaslu Kaltim akan membangun Posko Kawal Hak Pilih. Ini merupakan bagian dari sarana yang disediakan oleh Bawaslu Kaltim.
“Agar masyarakat mudah menyampaikan informasi terkait dengan data pemilih. Masalah – masalah khususnya terkait dengan daftar pemilih,” tuturnya. (*)
Daftar Daerah Kerawanan Gangguan Pemilu di Kaltim:
Kerawanan Tinggi
– Kabupaten Kukar (51,48)
– Kabupaten Kutai Barat (50,30)
Kerawanan Sedang
– Kota Botang (39,48)
– Kota Balikpapan (38,20)
– Mahakam Ulu (35,18)
– Kutai Timur (33,14)
– Kota Samarinda (32,78)
– Berau (30,53)
– Paser (24,47)
– Penajam Paser Utara (20,55)
Indikator kerawanan:
Kampanye
– Keberpihakan aparatur pemerintah
– Kampanye melanggar kentuan
– Kampanye diluar jadwal
– Intimidasi.
Pemungutan Suara
– Pemenuhan pemilih tambahan
– Perlengkapan pemungutan suara
– Pelanggaran prosedur pemilihan
– Kesalahan perhitungan suara
Rekapitulasi Suara
– Perubahan suara berjenjang
– Keberatan peserta pemilihan
– Rekomendasi pengawas pemilu
Pemutakhiran Daftar Pemilu
– Pemilih memenuhi syarat tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT)
– Pemilih tidak memiliki dokumen
– Perpindahan penduduk
Politik Uang
– Uang cash untuk biaya kampanye
– Politik transaksional
– Transparan laporan dana kampanye
Logistik Pemilihan
– Tidak sesuai ketentuan
– Distribusi tidak tepat
Bencana Alam
– Banjir
– Tanah Longsor
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id