BPBD Kaltim Bantah Tudingan Sering Terlambat Tangani Bencana

BPBD Kaltim Pastikan Sigap Menindaklanjuti Penanganan Bencana Karena Keselamatan Masyarakat Adalah Hukum yang Tertinggi.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim dianggap lambat dalam penanganan bencana, terutama saat banjir yang terjadi di Mahakam Ulu beberapa bulan lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur menegaskan, bahwa BPBD Kaltim sudah berkerja secara maksimal. Terbukti dari keberadaan BPBD di lokasi banjir pada hari kedua.

“Perjalanan ke Mahulu tidak seperti ke Jakarta. Kami harus ke Kutai Barat dulu naik mobil, setelah itu lanjut menggunakan speedboat. Arus sungai juga deras saat itu, tapi kami berhasil sampai ke sana,” jelas Agus Tianur, saat diwawancarai awak media, di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Rabu (17/7/2024).

Kendati demikian, pihaknya telah berhasil mendistribusikan bantuan dengan cepat dan langsung turun ke lokasi bencana. Menurutnya, hal tersebut sebuah prestasi yang dicapai oleh BPBD dalam menanggulangi bencana.

Baca Juga

Dispora Kaltim Dorong Olahraga Tradisional jadi Gaya Hidup Sehat dan Benteng Budaya

Bangun Budaya Literasi, Dispora Kaltim Gandeng Konten Kreator dan Komunitas

Lomba Camat Berprestasi, Dorong Inovasi dan Layanan Publik Prima di PPU

Isu Beras Oplosan Merebak, Pemkot Samarinda Tegaskan Belum Ada Temuan

“Tujuan kami adalah mempercepat semua proses. Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi,” tegasnya.

“Pelayanan harus cepat, baik dalam menyampaikan informasi, mengambil tindakan, maupun berkomunikasi. Semua dituntut harus cepat,” tambahnya.

BPBD Kaltim Pantau Potensi Banjir Melalui Peta Rawan Bencana

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa BPBD Kaltim telah memiliki peta rawan bencana. Di dalamnya terdapat pemetaan wilayah potensi rawan bencana di wilayah tersebut.

Baca Juga

Rudy Mas’ud Minta Maaf ke Jurnalis, Janji Jaga Ruang Kebebasan Pers

Wartawan Diintimidasi, AJI Samarinda Desak Gubernur Kaltim Bertanggung Jawab

Pemkot Samarinda Tertibkan Jual Beli Seragam Sekolah, Tak Boleh Ada Pemaksaan

Tambang Ilegal di IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

“Misal di Samarinda tidak ada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena tidak ada hutan. Namun, kalau banjir merata di desa dan kota. Kami akan terus memantau potensi banjir di berbagai daerah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia menanggapi terkait terjadi blank spot saat itu (bencana banjir Mahulu). Ia mengungkapkan, terjadi blank spot bukan disebabkan oleh jaringan. Hal itu terjadi karena pembangkit listrik terendah banjir. Namun, guna mengantisipasi hal tersebut, pembangkit listrik dipindah ke daerah yang lebih tinggi.

“BPDB akan berupaya untuk mengurangi blank spot tersebut. Saya rasa blank spot hanya ada di Mahakam Ulu, kalau di tempat lain saya rasa bisa di atasi lah ya. Kemungkinan kecil apa yang terjadi di Mahulu akan terjadi di kabupaten lain,” tutupnya. (*)

Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sarii