Pemkot Bontang kritik data Kemensos yang dinilai tidak akurat. Agus Haris tegaskan perlunya pendataan mandiri agar bantuan tepat sasaran.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana melakukan pendataan kemiskinan secara mandiri. Pendataan ini ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan, dengan melibatkan seluruh ketua RT di tiap kelurahan yang ada di Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menjelaskan bahwa langkah ini diambil usai rapat koordinasi pengentasan kemiskinan yang digelar bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, pihak kecamatan, dan kelurahan pada Rabu, 9 April 2025 lalu.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa angka kemiskinan di Bontang mencapai 43.273 jiwa atau 18.389 kepala keluarga, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun, Agus Haris menilai data dari pusat tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan karena tidak dilengkapi data by name by address. Hingga kini, Pemkot Bontang juga belum memiliki data final mengenai jumlah warga miskin secara pasti.
Baca Juga
“Nanti kami kerahkan seluruh RT yang ada di Kota Bontang untuk mendata ulang warganya, karena mereka yang lebih memahami kondisi warganya secara langsung,” ujarnya.
Agus mengungkapkan, salah satu alasan angka kemiskinan di Bontang sulit turun adalah karena program bantuan sosial selama ini sering tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data dari Kementerian Sosial dengan kenyataan di lapangan.
Nantinya, pendataan akan difokuskan pada warga yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan. Proses pendataan direncanakan berlangsung selama dua bulan dan akan dikumpulkan secara bertahap. Pemkot juga akan melakukan pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi data.
Baca Juga
“Dua bulan saya rasa bisa tuntas. Supaya tidak ada lagi kesalahan data. Sebelumnya pernah ada anggota dewan yang terdata sebagai warga miskin, dan kami tidak ingin itu terulang. Ini harus kita perbaiki,” tegasnya.
Agus menambahkan, hasil pendataan mandiri ini nantinya akan diserahkan ke Kementerian Sosial sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Bontang, selama masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Neni Moerniaeni.
“Supaya tidak ada lagi kesalahpahaman, kami ingin data mandiri yang kami buat menjadi dasar intervensi program pemerintah. Kalau perlu, nanti kita adu data dengan pusat,” jelasnya. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
