DPRD Kaltim ternyata ikut ambil bagian dalam menggodok nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim. Saat ini calon Pj Gubernur Kaltim sudah muncul 5 nama. Dua diantaranya berasal dari Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim ikut serta mengawal nama-nama yang akan diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim. Pasalnya, mereka yang akan menggantikan posisi Isran Noor nantinya, haruslah mereka yang paham dengan persoalan pembangunan di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim.
Perihal hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang dijumpai usai melaksanakan rapat paripurna dewan mengakui pihaknya ikut memonitor para calon Pj Gubernur Kaltim. Ia mengungkapkan, jika saat ini, sudah ada 5 nama yang muncul di meja kerja legislatif Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim.
Kelima nama yang dimaksudkan, yakni Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Abdunnur Rektor dan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni. Ketiga nama lainnya ialah, Staf Ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi M Nurdin, Ditjen Otda Kemendagri Akmal Malik, dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin.
Nama-nama yang sudah muncul di atas, kata pria yang karib disapa Hasan atau Hamas ini, nantinya akan diseragkan kepada Pemerintah Kaltim. Untuk selanjutnya diberikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga
“Semua akan diserahkan kepada pemerintah. Nanti Pak Presiden yang akan memutuskan nama yang akan ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kaltim,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, kelima nama yang sudah muncul saat ini, nantinya akan dilihat lagi mana yang memenuhi syarat atau tidak. Sesuai dengan ketentuan dan aturan terkait penunjukan Pj Gubernur Kaltim.
Kendati demikian, Hamas berujar, bahwa kelima nama yang sudah ada saat ini, pada dasarnya memiliki hak dan potensi yang sama untuk diusulkan sebagai Pj Gubernur Kaltim. Namun untuk keputusan akhirnya, masih menunggu petunjuk dan arahan dari Kemendagri.
“Kami akan tetap memasukkan nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim. Barangkali dari Kemendagri memasukkan 5 nama atau 3 nama saja, tentu kita akan tetap patuhi,” katanya.
Hamas berharap, untuk Pj Gubernur Kaltim nantinya, adalah figur yang sudah mengetahui dan memahami secara struktural tata kelola pemerintahan. Sehingga bisa cepat berakselerasi dalam menjalankan roda Pemerintah Kaltim.
Terlebih, Pj Gubernur Kaltim nantinya, akan banyak berkutat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Artinya, tugas Pj Gubernur, tidak semata-mata mengurus persoalan pembangunan. (*)
Penulis: Bintang Sabaruddin Syukur
Editor: Redaksi Akurasi.id
