KPU Samarinda mengirim logistik ke tiap kecamatan Senin (12/2/2024). Kemudian, pengiriman dilanjutkan PPK ke tiap kelurahan dan TPS pada Rabu (13/2/2024).
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Firman Hidayat, mengungkapkan bahwa persiapan logistik untuk pemungutan suara pemilu 2024 di Kota Tepian telah mencapai tahap yang sangat matang.
Menurutnya, kotak suara sudah tersegel dengan baik dan logistik lainnya siap didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Dari sekretaris KPU Samarinda, kami dapat informasi bahwa logistik kita sudah siap didistribusikan sejak tanggal 9 Februari. Semua kotak suara sudah tersegel dan kami nyatakan komplit untuk kebutuhan di TPS,” kata Firman Hidayat di Hotel Harris Samarinda, Sabtu (11/2/2024).
KPU Kota Samarinda akan mengirimkan logistik ke tiap kecamatan pada Senin (12/2/2024). Kemudian, pengiriman tersebut akan dilanjutkan oleh PPK ke setiap kelurahan dan masing-masing TPS pada Rabu (13/2/2024).
Baca Juga
Meskipun persiapan logistik sudah mencapai 100 persen, namun secara teknis masih ada beberapa kekurangan sekitar 5 persen yang perlu ditambahkan menjelang pemungutan suara. “Kami tidak berburuk sangka, namun tetap melakukan persiapan lebih untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang mungkin timbul saat pelaksanaan pemungutan suara,” jelasnya.
Koordinasi intens dilakukan oleh KPU dengan pihak terkait, termasuk camat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi. “Hari ini kami rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan kami dan memastikan dapat terpenuhi. Camat dan Forkopimda telah mendukung suksesnya pemilu dengan menyediakan fasilitas tempat, namun ada kekurangan tertentu yang perlu kami tambahkan,” tambah Firman Hidayat.
Tidak hanya memastikan kebutuhan logistik terpenuhi, KPU juga memperhatikan aspek keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. “Aparat keamanan dari TNI dan Polri kami undang untuk memberikan pengamanan dalam rapat pleno, mengingat pentingnya rapat ini dalam menentukan hasil pemilu,” lanjutnya.
Baca Juga
Namun, Firman Hidayat juga mengakui bahwa KPU memiliki keterbatasan dalam alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami tidak cukup dari APBN, namun kami berharap ada bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menutupi kekurangan tersebut,” ujarnya.
Dalam menjawab pertanyaan terkait biaya konsumsi, Firman Hidayat menjelaskan bahwa estimasi biaya per orang per hari untuk konsumsi berat dan ringan adalah sebesar 57.000 rupiah. “Kami memiliki 18.014 PPS, namun yang kami bahas saat ini adalah pleno di PPK bukan PPS, karena pleno bisa berlangsung hingga dua minggu atau lebih, sehingga kami harus mempertimbangkan biaya konsumsi dengan cermat,” tandasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
