Kukar-PPU lumbung padi Kaltim, lahan pertanian di IKN perlu kebijakan afirmatif. Supaya Kukar-PPU lumbung padi Kaltim, Budi pun mendorong edukasi formal dan non formal dalam penguatan SDM juga dinilai penting mendukung kebijakan tersebut.
Akurasi.id, Samarinda – Seiring rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang patut menjadi perhatian. Lantaran tak hanya masalah pembangunan infrastruktur, lahan, atau penyerapan sumber daya manusia (SDM), namun pemenuhan kebutuhan pangan juga harus diperhitungkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga merupakan anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) IKN G Budisatrio Djiwandono menegaskan, dalam melakukan pembahasan RUU, komoditas beras juga menjadi aspek yang sangat penting. Dia menyebut 2 kabupaten berpotensi menjadi lumbung padi di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
[irp]
“Sebenarnya kita ada 2 kabupaten yang berpotensi menjadi lumbung panen atau lumbung beras. Kebetulan 2 kabupaten itu merupakan lokasi IKN yang akan datang,” terangnya di sela-sela kegiatan silaturahmi dan penyerapan aspirasi RUU IKN di Hotel Mercure, Samarinda, Senin (20/12/2021).
Baca Juga
Namun, ia tak memungkiri permasalahan lahan masih menjadi tantangan utama. Lantaran tanah pertanian di Kaltim merupakan tanah hujan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Dalam artian, perlu penanganan-penanganan tertentu. “Dalam hal intensifikasi bisa kita tunjang. Untuk irigasi dan urusan perairannya, juga mungkin teknik untuk meningkatkan produktivitas beras itu sendiri,” tuturnya.
Berkaitan hal itu, ia mengaku, terus mendorong anggota pansus untuk memperhatikan lahan pertanian di Kaltim. Menurutnya, lahan pertanian di IKN memerlukan kebijakan afirmatif.
“Pangannya harus disediakan, berasnya nanti harus cukup. Kita enggak mau harus tunggu dari Sulawesi Selatan atau dari Jawa Timur. Lahannya perlu diidentifikasi. Lahan yang memproduksi 4 juta ton per hektar. Seperti di Jawa, 8 juta ton per hektar. Tapi perlu ditingkatkan juga infrastruktur pertaniannya, irigasinya dan jalan usaha taninya. Harus ada penguatan,” jelasnya.
[irp]
Untuk itu, ia mengingatkan, pentingnya edukasi formal dan non formal dalam penguatan SDM. Terlebih dengan momentum perpindahan IKN, diharapkan bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan Kaltim secara keseluruhan.
“Kami mendorong ke pemerintah, di mana leading sektornya Bappenas juga nanti berkoordinasi dengan seluruh kementerian. Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
