Masih Banyak APK Berbayar Terpasang di Samarinda, Bawaslu Minta Parpol Turunkan Secara Mandiri

Diperkirakan ada sekitar 50 APK berbayar yang masih terpasang di wilayah Samarinda. Bawaslu Samarinda telah mengirim surat kepada semua partai politik agar melakukan penurunan mandiri.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda, Abdul Muin, mengingatkan peserta pemilu untuk segera menurunkan alat peraga kampanye (APK) karena masa tenang telah dimulai. Ia menegaskan bahwa APK yang berpajak daerah juga harus segera diturunkan, dan peserta pemilu diharapkan menghubungi vendor terkait proses penurunan.

“Diperkirakan ada sekitar 50 APK berbayar yang masih terpasang di wilayah Samarinda,” ungkapnya di Samarinda, Senin (12/2/2024).

Sementara itu, untuk wilayah Samarinda Ulu, ia mengungkapkan dari 16 algaka berbayar yang terpasang, baru empat yang berhasil diturunkan hingga saat ini.

Dia bilang, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penurunan algaka, termasuk dengan mengirim surat kepada semua partai politik agar melakukan penurunan mandiri. Meskipun pada rapat yang digelar pada tanggal 7 Februari 2024, tidak semua perwakilan partai politik hadir, namun pengumuman terkait penurunan APK tetap disampaikan melalui grup bersama pengurus partai politik.

Baca Juga

Isu Beras Oplosan Merebak, Pemkot Samarinda Tegaskan Belum Ada Temuan

Rudy Mas’ud Minta Maaf ke Jurnalis, Janji Jaga Ruang Kebebasan Pers

Wartawan Diintimidasi, AJI Samarinda Desak Gubernur Kaltim Bertanggung Jawab

Pemkot Samarinda Tertibkan Jual Beli Seragam Sekolah, Tak Boleh Ada Pemaksaan

Terkait APK yang masih terpasang melewati batas waktu masa tenang, ia menegaskan bahwa akan diberlakukan sanksi moral. “Wartawan dapat mempublikasikan hal ini, tetapi kami juga berkoordinasi dengan tim agar tidak ada APK yang masih terpasang,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk memberikan penegasan agar APK segera diturunkan, sehingga tidak ada APK yang masih terpampang di tempatnya setelah masa tenang berakhir.

Dalam upaya penertiban, ia mengungkapkan bahwa telah ditempatkan sekitar 160 personel Satpol PP dan sekitar 60 personel kepolisian, ditambah dengan partisipasi Panwascam dan petugas PTPS di setiap kelurahan. “Kami minta dengan tegas agar penertiban dilakukan segera karena waktu yang tersisa sangat singkat,” ujarnya. (*)

Baca Juga

Tambang Ilegal di IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

PKB Bontang Rayakan Harlah dengan Donor Darah dan Layanan Kesehatan Gratis

Wisata Sawah Ini Lagi Ramai Diburu, Tapi Jalannya Bikin Pengunjung Mengeluh

Diduga Bunuh Diri Usai Cekcok dengan Suami, Jenazah Warga Waru PPU Jalani Visum Lanjutan

Penulis; Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id