MK Bolehkan Kampanye di Kampus dan Sekolah, Pengamat: Yang Boleh Adu Gagasan Bukan Kampanye!

Melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, MK memperbolehkan kampanye dilakukan di sekolah dan kampus. Menurut, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, hal itu boleh saja dilakukan. Selama dijadikan tempat adu gagasan dan bukan untuk kampanye.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetuk palu terkait Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, pada 15 Agustus 2023. Putusan tesebut berisi larangan kampanye di tempat beribadah. Namun, kampanye masih diperbolehkan di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di kampus dan sekolah dengan sejumlah syarat.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, sebenarnya tidak ada perubahan dalam putusan tersebut. Selain larangan kampanye di rumah ibadah. “MK hanya memindahkan bagian penjelasan ke batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU pemilu. Jadi tetap sama seperti sebelumnya,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Pria yang karib disapa Castro itu pun menyoroti terkait fasilitas pendidikan seperti sekolah dan kampus sebagai tempat yang diperbolehkan. Menurutnya, hal itu boleh saja dilakukan. Selama dijadikan tempat adu gagasan dan bukan untuk kampanye.

“Yang boleh masuk kampus adalah idenya, bukan atribut kampanyenya,” tuturnya.

Baca Juga

Isu Beras Oplosan Merebak, Pemkot Samarinda Tegaskan Belum Ada Temuan

Rudy Mas’ud Minta Maaf ke Jurnalis, Janji Jaga Ruang Kebebasan Pers

Wartawan Diintimidasi, AJI Samarinda Desak Gubernur Kaltim Bertanggung Jawab

Pemkot Samarinda Tertibkan Jual Beli Seragam Sekolah, Tak Boleh Ada Pemaksaan

Kehadiran partai politik di sejumlah fasilitas pendidikan pun waktunya harus ditentukan oleh pihak sekolah maupun kampus. Makanya dipakai frase “izin”. Agar hal itu tidak dimaknai sebagai kampanye yang bisa dilakukan sesuka hati.

Bagi Castro, isi kepala calon pemangku jabatan justru harus turut diperiksa oleh akademisi. Agar gagasan yang dibawa terbukti ilmiah dan sudah terverifikasi. Sebagai contoh, hal ini pun sudah lumrah di negara-negara Eropa dan Amerika. Karena itu bisa membangun perspektif dan kesadaran politik mahasiswa di kampus.

“Kita tidak boleh alergi dengan politik, tentu dengan politik yg bermartabat. Politik yg lebih fokus kepada adu ide dan gagasan, bukan simbolik,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Tambang Ilegal di IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

PKB Bontang Rayakan Harlah dengan Donor Darah dan Layanan Kesehatan Gratis

Wisata Sawah Ini Lagi Ramai Diburu, Tapi Jalannya Bikin Pengunjung Mengeluh

PUPR Samarinda Tak Bisa Bertindak Banyak, Drainase PM Noor Masuk Wilayah Kerja Pemprov

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Fajri Sunaryo