Lima tahun kepemimpinan Isran-Hadi masih menyisakan sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Pengentasan kemiskinan, masalah lingkungan, hingga pemerataan pembangunan pun menjadi batu sandungan menuju Kaltim Berdaulat.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Lima tahun kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi selaku Gubernur dan Wagub Kaltim masih menyisakan sejumlah tantangan. Legislator hingga pengamat pun beberkan sejumlah catatan dan kritik selama keduanya memimpin Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim.
Mulai dari program kerja, pelayanan publik, APBD, kemiskinan, infrastuktur hingga permasalahan lingkungan yang masih belum usai. Utamanya tambang ilegal yang semakin meresahkan rakyat. Permasalahan tersebut pun masih menjadi benang kusut yang sulit terurai.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir, pencapaian kinerja duet kedua pemimpinan itu bisa dilihat dari beragam sudut pandang. Dalam hal pendapatan, Sutomo mencatat bahwa Kaltim telah mencapai kemajuan signifikan dengan pendapatan daerah yang naik hingga Rp20 sampai 25 triliun.
Rancangan APBD Kaltim 2024 tembus Rp20,67 triliun. Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Karena berkontribusi positif terhadap pembangunan wilayah.
“Tapi, disisi lain banyak yang belum tercapai,” tutur legislator Karang Paci yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Birokrasi Masih jadi Tantangan Kaltim
Salah satu tantangan besarnya adalah pengentasan kemiskinan. Meskipun ada penurunan, angka kemiskinan masih tinggi, berada di angka 6,42 persen. Jauh dari target 5,9 persen yang seharusnya tercapai pada Desember 2023.
“Ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam mengatasi masalah ini. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerataan pembangunan pun jadi salah satu fokus evaluasi. Indeks gini ratio yang masih berada di angka 0,33 menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim masih belum tercapai secara optimal.
Ini adalah isu penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan pembangunan yang adil di seluruh wilayah.
Selain itu, Indeks birokrasi yang menunjukkan penurunan adalah masalah serius lainnya. Birokrasi yang efisien dan efektif sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
“Tantangan ini memerlukan perbaikan dalam sistem birokrasi. Untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif,” ucapnya.
Masalah Infrastruktur Jalan masih Menghantui Kaltim
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim M Udin juga ikut memberikan evaluasi kinerja Gubernur Kaltim, Isran Noor, selama lima tahun terakhir. Meskipun ia lebih dulu mengapresiasi upaya yang telah dilakukan, namun ia juga menangkap sejumlah permasalahan yang masih menghantui Kaltim.
Salah satu isu utama yang ditekankan oleh Udin adalah masalah infrastruktur, khususnya jalan lintas provinsi. Meskipun beberapa anggaran telah dialokasikan, banyak jalan, termasuk jalan Samarinda – Kutai Barat dan Samarinda – Bontang, yang masih rusak. Bahkan, jalan yang menghubungkan Tenggarong dan Kota Bangun, menjadi yang paling rusak dalam setahun terakhir.
Baca Juga
“Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tambang ilegal. Perlu tindakan tegas dari pemerintah dan aparat. Serta, upaya pemprov untuk mengklaim tanggung jawab atas jalan provinsi,” tegasnya.
Masalah pendidikan juga menjadi sorotan Udin. Meskipun anggaran pendidikan sudah cukup besar, tiap tahun dialokasikan sekira 20 persen, namun banyak sekolah yang masih membutuhkan perbaikan.
Kemudian, ia juga menyoroti isu zonasi. Kendati merupakan program pemerintah pusat, evaluasi lebih lanjut harus tetap dilaksanakan. Guna memastikan bahwa siswa benar-benar berdomisili di wilayah sekolah mereka.
Ia mengilustrasikan kasus di Berau, di mana anak-anak harus berjalan jauh ke sekolah, meskipun ada sekolah yang lebih dekat dari rumah mereka.
Pekerja Lokal belum Miliki Daya Saing
Tenaga kerja lokal adalah masalah lain yang diungkit oleh Udin. Ia merasa, bahwa tenaga kerja lokal masih belum diberdayakan atau diakomodir secara memadai. Sementara, banyak perusahaan dan investor berkembang di Tanah Benua Etam.
“Sumber daya manusia lokal perlu diberi pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja yang semakin ketat,” ujarnya.
Apalagi saat ini ada pembangunan pabrik semen dan sektor metanol yang akan dibangun dalam waktu mendatang. Hal ini dinilai masih lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing.
Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Isran Noor atas dedikasinya selama menjalankan tugas pemerintahan. Namun, ia berharap pj gubernur yang akan datang bisa mengutamakan peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan masalah lainnya yang masih menjadi tantangan di Kaltim.
“Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di masa depan,” tandasnya.
Isran-Hadi Belum Mampu Bentuk Sistem Perencanaan Pembangunan Sistematik
Tidak hanya legislator, sejumlah catatanpun dilontarkan oleh pengamat politik dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Warkhatun Najidah. Ia menyebut, Kaltim mengalami signifikansi kenaikan APBD.
Terlepas dari apakah APBD tersebut dari pendapatan asli atau bukan. Ia menilai, selama kepemimpinan Isran-Hadi, belum ada sistem perencanaan pembangunan yang tercipta. Sehingga, nanti akan menjadi problem tersendiri untuk keberlanjutan pembangunan Kaltim.
“Tentu Kaltim harus menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih sistemik. Kenaikan pendapatan daerah, tentu harus dibarengi dengan kesiapan perencanaan ke depan. Apakah ini sudah dipersiapkan atau belum?,” ucapnya.
Adanya kenaikan APBD Kaltim harusnya dibarengi dengan meningkatnya pelayanan publik serta koneksitas antar kabupaten/kota. Koneksitas ini bukan hanya jalur infrastruktur transportasi, tetapi juga koneksitas perencanaan pembangunan yang selama ini belum maksimal antar kabupaten/kota.
“Dengan adanya kenaikan APBD, seharusnya dibarengi dengan meningkatnya pelayanan publik. Seperti, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, yang nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kaltim,” tuturnya.
Berdasarkan Laporan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman, tahun 2022 saja Pemprov Kaltim masih berada pada Zona Kuning (sedang), peringkat 21 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Dengan nilai kepatuhan 77,23 dan mendapat kategori C. Penilaian itu membuat Pemprov Kaltim mendapat opini kualitas sedang.
“Dari kategori ini, Kaltim masih belum memiliki inovasi yang signifikan dalam pelayanan publik. Tentu, ini akan menjadi PR bagi siapapun yang akan menjadi orang nomor satu di Benua Etam. Mau tidak mau, suka tidak suka, pelayanan publik memang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Belum Selesai, Polemik Pergub 49 Tahun 2020 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bak Ditelan Bumi
Kemudian, hal lain yang menjadi catatannya, ketika terjadi ketegangan eksekutor (Pemprov Kaltim) dan legislator (DPRD Kaltim) saat pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 49 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah yang kontroversial. Ini dinilai menghambat aspirasi dari rakyat kecil.
“Sampai saat ini, sepertinya hal tersebut masih mengganjal dan belum terselesaikan. Pergub ini adalah jembatan antara rakyat dan usulan pembangunan oleh DPRD. Ke depan, masih menjadi PR untuk dikaji kembali,” jelasnya.
Sementara terkait dengan nuansa politik, pada masa kepemimpinan Isran-Hadi, cukup diwarnai dengan dinamika politik yang mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan politik nasional.
“Pak Isran dan Pak Hadi saat awal diusung oleh partai yang berbeda,” tandasnya.
Masalah Lingkungan Belum Mampu Diselesaikan Sepenuhnya
Sejalan dengan rekannya, Pengamat politik dan hukum dari Unmul, Herdiansyah Hamzah mengatakan. Selama kepemimpinan Isran-Hadi menjadi, banyak problem lingkungan yang tidak mampu diselesaikan.
“Seperti deforestasi, pencemaran air, tambang ilegal. Bahkan lubang bekas tambang masih menjadi sorotan utama, menunjukkan bahwa tantangan ini belum mampu diselesaikan sepenuhnya di bawah kepemimpinan mereka,” tegasnya.
Bahkan, masih menyisakan luka bagi warga kaltim. Sebanyak 45 nyawa melayang di bekas lubang tambang, 15 orang diantaranya disaat Isran-Hadi menjabat. Belum lagi soal tambang ilegal yg tidak mampu didorong penyelesaiannya.
“Bahkan cenderung dibiarkan. Ini kian diperparah dengan dugaan 21 IUP palsu yang tidak mampu dikawal dengan baik. Jadi, kalau diberikan penilaian kinerja Isran-Hadi di isu lingkungan ini, pasti nilainya merah,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli dan Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
