Warga Kampung Malahing, Bontang, mengeluhkan mahal dan langkanya gas LPG subsidi. Pemkot Bontang pun berencana berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperbaiki distribusi ke wilayah pesisir.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akhirnya menanggapi keluhan warga Kampung Malahing, RT 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah, terkait mahal dan terbatasnya ketersediaan gas LPG subsidi 3 kilogram.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan perlunya langkah konkret. Ia mendorong dinas terkait untuk menambah stok LPG subsidi dan memastikan distribusinya merata, khususnya ke wilayah pesisir seperti Malahing.
“Distribusi LPG ke wilayah pesisir memang punya tantangan tersendiri, karena kondisi geografisnya di atas perairan. Maka perlu langkah khusus agar masyarakat tidak terus-menerus kesulitan,” ujar Agus Haris, Senin (5/5/2025).
Ia mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina, termasuk melakukan penyisihan stok khusus bagi masyarakat pesisir.
Baca Juga
“Penambahan stok perlu diiringi dengan penyisihan khusus. DKUMPP harus duduk bersama Pertamina dan pangkalan LPG terdekat untuk merancang pola distribusi yang adil,” tegasnya.
Masalah mahalnya harga LPG juga disoroti. Seorang warga bernama Nasir mengungkapkan, penghasilan warga Malahing yang mayoritas bekerja sebagai nelayan rata-rata hanya sekitar Rp2.500.000 per bulan. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu menjadi sub-pangkalan resmi, sehingga hanya bergantung pada pengecer yang menjual LPG seharga Rp35.000 per tabung.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala DKUMPP Bontang, Alfrita Junain Sande, mengakui perlu adanya penyesuaian dalam skema distribusi. Ia membuka opsi kemitraan dengan tokoh masyarakat pesisir agar bisa menjadi perpanjangan tangan pangkalan resmi.
Baca Juga
“Kami akan rapat internal dan menjajaki kemitraan. Siapa tahu dari pangkalan bisa menunjuk warga lokal, mungkin RT setempat, sebagai sub-pangkalan,” katanya.
Alfrita juga mengatakan bahwa program reguler Pemkot seperti Wartek In, yang selama ini digelar di wilayah daratan, akan dievaluasi agar dapat menjangkau kawasan pesisir seperti Malahing.
“Laporan dari masyarakat pesisir menjadi bahan evaluasi. Ke depan, distribusi bahan pokok, termasuk gas subsidi, harus lebih merata,” jelasnya. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
