
Pernyataan kontroversial Edy Mulyadi bikin heboh. Edy memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai, hingga kini, yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
Akurasi.id, Samarinda – Pernyataan kontroversial Edy Mulyadi terkait Kalimantan sebagai tempat “jin buat anak” iku menyeret nama PKS. Pasalnya, Edy diketahui merupakan kader dari PKS. Edy juga pernah menjadi calon legislatif (caleg) PKS pada pemilu lalu.
Ikut terseretnya nama PKS membuat Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri angkat suara. Dalam rilis resminya yang diperoleh Akurasi.id, Ahmad Bahuri menegaskan, pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS.
Selain itu, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
“Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” ujar Mabruri, Ahad (23/01/2022).
Mabruri menegaskan, sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
“Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik,” ungkapnya.
Mabruri juga berharap, perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat. “Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” ujar Mabruri.
[irp]

PKS Kaltim Bersikap Terkait Pernyataan Kontroversial Edy Mulyadi
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim Dedi Kurniadi turut bersikap terkait pernyataan kontroversial Edy Mulyadi mengenai Kalimantan. Dijelaskan, bahwa Edy Mulyadi pernah tercatat sebagai kader PKS, sehingga ia menduga itulah yang mendasari ada oknum yang menuliskan keterangan tersebut di video hingga menyeret nama PKS.
Ia pun mengimbau masyarakat, untuk melihat permasalahan ini secara utuh dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi sampai menyeret-nyeret nama PKS yang dianggapnya tidak ada kaitannya. “Karena statemen yang menyudutkan ini bisa merentankan dan memecah persatuan bangsa. Terutama masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Lebih lanjut diungkapkan, fraksi PKS menjadi salah satu fraksi yang menyatakan penolakan terkait pemindahan IKN. Adapun yang dikritisi sejatinya berkaitan prosedur atau studi kelayakan pembiayaan dan penetapan UU IKN yang terkesan tergesa-gesa.
“PKS memang menjadi fraksi yang menolak pemindahan IKN. Tetapi yang menjadi penolakan atau dikritisi PKS adalah terkait prosedur atau studi kelayakan pembiayaan serta penetapan UU IKN yang tergesa-gesa,” tegasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id