Minta bantuan anggaran banjir ke BNPB, Andi Harun: Saya tidak boleh berhenti ngamen. Menurut Andi Harun, Samarinda tidak bisa berjuang sendirian dalam menanggulangi banjir.
Akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali minta bantuan anggaran banjir di Kota Tepian. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan program penanganan banjir di lapangan.
Hal ini disampaikannya dalam sambutan pembukaan kegiatan simulasi kegiatan penanggulangan bencana pada masa pandemi Covid-19 di Kaltim 2021, pada Selasa (5/10/2021). Orang nomor satu di Samarinda itu mengaku, tidak malu melakukannya mengingat urgensi penanganan banjir di Kota Tepian.
Ia menegaskan, akan menggunakan kesempatan “ngamen” di mana saja untuk meminta bantuan. Karena menurutnya Samarinda tidak bisa berjuang sendirian dalam menanggulangi banjir.
“Kami minta bantuan provinsi, kami minta bantuan pusat, soal dipenuhi itu urusan berikutnya. Tapi saya tidak boleh berhenti untuk mengamen, minta bantuan, karena kita perlu biaya besar untuk penanganan banjir di Samarinda,” kata dia.
Baca Juga
Ia menjelaskan, keadaan DAS Samarinda sudah sangat bermasalah. Di sepanjang aliran sungai Mahakam mengalami sedimentasi yang cukup serius. Dari sekitar 73 aliran sungai hanya satu yang masih dapat digunakan sebagai jalur transportasi kapal.
Di sisi lain, posisi Sungai Mahakam sangat strategis. Mengingat selain sebagai jalur transportasi makanan dan bahan baku namun juga menjadi jalur lalu lintas kapal pengangkut batu bara. Dikatakannya, ada sekitar 93 juta meter ton batu bara yang melalui jalur sungai per harinya dan memiliki peran strategis dalam pembangkit ekonomi nasional.
“Ya ini DAS-nya bermasalah. Ayo kita sama-sama pikirkan. Ini memang kewenangan pusat. Karena rehabilitasi, danau, jalur transportasi, dan sungai itu merupakan tanggung jawab pusat. Kita berdoa supaya tidak terjadi masalah di jalur tersebut,” sebutnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini memaparkan, apabila terjadi masalah akibat pendangkalan, maka tidak hanya batu bara yang bermasalah namun juga distribusi barang dan jasa yang ada di dalam Kota Samarinda. Sehingga turut memengaruhi keadaan distribusi barang dan jasa di beberapa kabupaten/ kota di sekitar Samarinda seperti Kukar dan Kutim.
“Katakanlah tidak dapat dana, tapi kegiatan ditempatkan di Samarinda saja saya sudah sangat bersyukur. Sebagai tanggung jawab pemerintah kota, bisa dilaksanakan dinas lain,” ujarnya.
Untuk itu, Andi Harun menyebut, sistem pemerintahan sejatinya merupakan satu kesatuan dalam kepentingan nasional. Mulai dari pemerintah pusat, kemudian tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.
“Masalah daerah harus kita sampaikan, karena belum tentu juga diketahui pemerintah nasional. Itu sebabnya, wali kota perlu menjadi duta, dalam menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Perwakilan Kapusdiklat Badan Negara Penanggulangan Bencana (BNPB) Bagus Tjahjono mengatakan, pemerintah daerah bisa mendapatkan bantuan penanggulangan bencana ketika ditetapkan sebagai kawasan status tanggap bencana.
“Tapi itu tergantung pengajuan pemerintah daerah. Itu bisa mengajukan dana ke BNPB dan Kemenkeu akan turun. Tapi penetapan status tanggap bencana sangat sulit karena banyak kriterianya,” jelasnya.
Baca Juga
Ia mengungkapkan, hampir semua daerah di Indonesia mengajukan bantuan anggaran dimaksud, namun setelah pengajuan pun akan ada verifikasi. Di sisi lain anggaran pemerintah pun terbatas sehingga tidak dapat mengkover semua pengajuan.
“Namun hal itu tetap memungkinkan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Rachman
