Dewan soroti kualitas sarpras pendidikan di Samarinda yang masih jalan di tempat. Padahal, hal ini juga penting sebagai penopang peningkatan SDM di Kota Tepian.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sekertaris Komisi IV DPRD Deni Hakim Anwar menyoroti kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Menurutnya, peningkatan sarpras di Samaridan masih jalan di tempat. Tidak meningkat signifikan sesuai kebutuhan.
Hal inipun disebut sebagai salah satu masalah dunia pendidikan. Sebab, walau bukan faktor utama, nyatanya keberadaan fasilitas fisik memegang peranan penting. Untuk mendukung keberlangsungan sistem pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Samarinda.
Padahal, untuk mendukung peningkatan sektor pendidikan, pemerintah sudah menetapkan alokasi minimal 20 persen dari APBN. Hal yang sama berlaku untuk pemerintah daerah.
“Anggaran sebesar 20 persen itu banyak digunakan untuk kegiatan operasional. Seperti membayar honor tenaga pendidik, maupun belanja kebutuhan lainnya. Sehingga, tak banyak sisa untuk bisa mengembangkan fasilitas penunjang di sekolah-sekolah,” ungkap Deni Hakim Anwar saat ditemui di ruang kerjanya, kantor DPRD Samarinda.
Ketentuan anggaran minimal 20 persen itu digelontorkan setiap tahun. Dari pemerintah pusat, digelontorkan melalui dana alokasi khusus (DAK).
“Pemerintah pusat itu biasanya menggelontorkan DAK kurang lebih Rp10 – Rp20 miliar dalam satu tahun. Guna membantu dunia pendidikan yang ada,” ucapnya.
Seharusnya, lanjut dia, anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik. Mengingat, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga selalu berupaya meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) sektor pendidikan. Utamanya, peningkatan fasilitasnya.
Baca Juga
“Peningkatan SPM harus dilakukan agar sekolah-sekolah bisa mendapatkan infrastruktur yang baik, tenaga pendidik yang kompeten, ditambah fasilitas-fasilitas penunjangnya. Hal ini tentu saja akan bermuara kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) kita,” imbuhnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
