Di IKN Talk, Nanda Puspita Sheilla, penulis buku Historipedia Kaltim, mengungkapkan selama ini banyak pelajaran sejarah di sekolah hanya berfokus pada Jawa.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pada tanggal 7 Maret 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, menggelar IKN Talk: IKN dan Kaltim dalam Konstruksi Sejarah dan Perspektif Lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas terkait buku Historipedia Kaltim yang ditulis oleh Nanda Puspita Sheilla dan Muhammad Sarip.
Buku ini hadir untuk mengisi kekosongan informasi dan memberikan perspektif baru tentang sejarah Kaltim, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Nanda Puspita Sheilla, salah satu penulis buku ini, mengungkapkan bahwa selama ini banyak pelajaran sejarah di sekolah yang hanya berfokus pada Jawa. “Sebagai orang di luar Jawa, kita mungkin merasa terpinggirkan karena banyak sejarah yang diceritakan hanya berpusat di sana,” tuturnya.
Buku Historipedia Kaltim, menurut Sheilla, menjelaskan banyak hal yang tidak dia pelajari di sekolah. “Di buku ini dijelaskan tentang Kerajaan Kutai Martapura yang ternyata merupakan kerajaan tertua di Nusantara, bukan Kerajaan Kutai,” ungkapnya.
Selain itu, buku ini juga membahas tentang pahlawan-pahlawan Kaltim yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, seperti Abdoel Moeis Hassan. Tentunya, IKN pun tak luput masuk ke dalam pembahasan buku ini.
Sejarawan publik, Muhammad Sarip,menyebut IKN tidak bisa lepas dari Kaltim. Pasalnya menjadi babak sejarah dalam dinamika. Ia pun meminta agar masyarakat Kaltim tidak khawatir. Akan bernasib seperti Suku Betawi di Jakarta.
Ia pun memilih untuk melihat dari kaca mata sejarah. Menurutnya, penetapan ibu kota Indonesia di Jakarta merupakan warisan dari kolonial Belanda yang dilanjutkan oleh Jepang.
Sebelumnya, VOC dan pemerintah kolonial Belanda sempat berkeinginan memindahkan pusat birokrasi ke beberapa daerah, seperti pedalaman Jawa Tengah dan Surabaya.
Presiden RI pertama, Soekarno juga pernah memiliki rencana yang sama. Namun, rencana tersebut tidak terwujud hingga berganti kepemimpinan baru.
Bung Karno juga sadar, bahwa ibu kota di Jakarta itu warisan kolonial, bukan konsensus bangsa Indonesia. Sempat direncanakan di Palangkaraya, tapi tidak jadi terlaksana dan kemudian berganti rezim.
Rencana pemindahan sempat kembali terdengar di zaman pemerintah Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudoyono. Namun, akhirnya berhasil diwujudkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo.
Setelah rencana tersebut diumumkan, Kaltim sempat bergejolak. Beberapa nama diusung agar dapat menempati posisi yang ada di IKN, bahkan diusulkan posisi pimpinan. Meskipun Kepala Otorita IKN tidak diduduki oleh orang asli Kaltim. Namun, Kaltim mendapat jatah kursi. Seperti posisi Deputi LHSDA yang kini diduduki oleh Myrna A Safitri.
“Beliau lama kiprah di Jakarta, sehingga beberapa pihak menyangka bukan orang lokal. Padahal beliau berasal dari Kaltim,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Otorita IKN Myrna A Safitri menjelaskan bahwa pembangunan IKN di Kaltim bukan tanpa alasan.
“Kaltim tidak pernah meminta IKN, tapi kenapa di Kaltim? Pertimbangan IKN bukan sekedar memindahkan ibu kota, tapi untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” paparnya.
Myrna menambahkan bahwa Kaltim dipilih karena memiliki posisi yang relatif di tengah Indonesia, serta memiliki modal sosial yang kuat dengan toleransi antar etnis yang tinggi.
Di sisi lain, Wakil Rektor II UINSI Samarinda Prof Zamroni, mengatakan masyarakat Kaltim harus berbangga dengan kehadiran IKN.
Namun ada beberapa hal yang harus disiapkan, terutama bagi para akademisi. Karena pembangunan ini memberikan dua dampak, positif dan negatif.
“Kita bangga dengan IKN, tapi harus ada hal yang disiapkan akademisi. Dampak positif dan negatif IKN harus dikaji agar kita semakin yakin dengan Kaltim dan pemuda-pemudi Kaltim lah yang akan mengisi IKN di masa depan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
