Polemik praktik jual beli buku di sekolah sampai ke Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti. Ia menyampaikan, dana BOS tak cukup untuk beli buku.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Praktik jual beli buku di sekolah di Kota Samarinda tengah menjadi perbincangan hangat. Tahun ini, bahkan terasa lebih ramai dikeluhkan orang tua murid maupun pemerintah.
Beberapa hari lalu, orang tua murid gencar melakukan aksi demonstrasi untuk mempertanyakan keberadaan buku paket yang diperjualbelikan oleh sekolah.
Kabar ini pun sampai ke telinga Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti. Ia menyampaikan, polemik jual beli buku sekolah terus ada dari tahun-tahun sebelumnya.
“Itukan dari tahun ke tahun seperti itu. Apalagi ada perubahan kurikulum seperti kemarin KTSP dan K13,” ujarnya, Rabu (7/8/2924).
Dirinya memaparkan, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang tak sepenuhnya dapat dialokasikan untuk membeli buku. Karena kata dia, sesuai petunjuk teknis, pengadaan buku dana BOS maksimal 15 persen. “Anggaran BOS tidak cukup untuk setiap sekolah apalagi dengan jumlah siswa ratusan,” katanya.
Puji menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran sekolah agar tidak terjadi kesalahpaham antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Puji pun meminta kepada DPR RI agar bisa memberikan dana BOS dengan jumlah yang berbeda-beda di masing-masing daerah, sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pendidikan.
Dirinya mengatakan, kondisi saat ini menjadi dilema. Di mana orang tua murid menuntut untuk tidak membeli buku, sementara anggaran tidak mencukupi. Dengan jumlah murid mencapai 800an, mulai dari PAUD hingga SMP terdapat sekira 134.000 siswa yang tersebar di 832 sekolah.
“Nah ini apa cukup dana segitu. Sekarang yang harusnya digali adalah kepedulian dari tiga pilar pendidikan. Ada masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. CSR juga bisa,” jelasnya. (*)
Penulis: Dhion
Editor: Redaksi Akurasi.id