Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah dianggap tidak jelas, Dispora se-Kaltim mengadu ke DPRD Provinsi. Sebelumnya Popda direncanakan bakal digelar di Kabupaten Berau. Namun, dikarenakan Berau membatalkan, pelaksanaannya pun diambil alih Kabupaten Paser.
Akurasi.id, Samarinda – Ketidakjelasan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVI Kaltim di Paser membuat seluruh Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) kabupaten/kota mengambil sikap. Sebab, rencananya Popda akan dihelat pada November 2021 ini, namun tidak ada kejelasan sikap dari Pemprov Kaltim berkaitan pelaksanaannya.
Menyebabkan mencuatnya isu bahwa pelaksanaan Popda dibatalkan. Namun, yang menjadi permasalahan tidak pernah ada surat pembatalan yang dinyatakan oleh pemerintah daerah. Membuat Dispora kabupaten/kota mengadu ke DPRD Kaltim untuk menjembatani persoalan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid menjelaskan, pertemuan yang dilaksanakan di DPRD Kaltim itu untuk mencari kejelasan berkaitan pelaksanaan Popda.
Baca Juga
“Kasihan kabupaten/kota kan sudah penganggaran untuk Popda, ada yang 57 persen. Tapi pelaksanaan Popda tidak jelas, dibatalkan atau ditunda,” terangnya, usai kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dispora kabupaten/kota di DPRD Kaltim, Selasa(23/11/2021).
Dijelaskan, sebelumnya Popda direncanakan bakal digelar di Kabupaten Berau. Namun, dikarenakan Berau membatalkan, pelaksanaannya pun diambil alih Kabupaten Paser.
Namun, yang menjadi persoalan ternyata anggarannya tidak otomatis mengalami pergeseran. Menurut Ely, seharusnya pokok kegiatan masih sama, hanya tempatnya saja yang berbeda.
Baca Juga
[irp]
“Akhirnya anggaran di Paser tidak dapat dicairkan. Terjadilah seperti ini,” ucapnya.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut anggota DPRD Kaltim Fraksi Partai PDI-P ini, dari Dispora Kaltim menyatakan siap menyediakan anggaran di APBD Murni 2022. Namun, yang menjadi persoalan diperlukannya payung hukum berkaitan penganggaran itu.
“Nah, surat itu yang ditunggu teman-teman dari Dispora. Mereka merasa digantung di awan, tidak turun ke bumi. Karena tidak ada kejelasan dari Pemprov, mereka bingung. Bagaimana pertanggungjawaban kegiatannya, karena sudah ada yang berjalan,” jelasnya.
Diketahui, sumber anggaran Popda ialah Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim yang direncanakan sebesar Rp5 miliar. Namun, dikarenakan tidak ada pengesahan APBD Perubahan 2021, anggaran berkaitan pelaksanaan Popda pun mengambang di udara.
[irp]
Sementara itu, Kepala Dinas Olah Raga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang Ahmad Aznem menegaskan, pihaknya memerlukan kepastian akan pelaksanaan Popda Kaltim.
“Apabila tidak jadi dilaksanakan, ada surat pembatalan. Apabila jadi dilaksanakan, kira-kira kapan tanggalnya. Karena teman-teman Dispora sudah siap bertanding. Tinggal berangkat,” ungkap dia.
Menyikapi hal ini, Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur menyatakan, akan ada pertemuan lanjutan dalam membahas hal tersebut, bersama Provinsi Kaltim yang diwakili Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan instansi terkait lainnya.
[irp]
“Ini masalah anggaran. Miss (komunikasi) saja sebenarnya, antara tuan rumah dan provinsi. Sebenarnya ada pembagian anggaran, antara tuan rumah dan provinsi. Tergantung kemampuan tuan rumah juga,” sebutnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi
