Kepala SMPN 2 Bontang, Siti Chusuning Khayah, menjelaskan bahwa kurangnya tenaga pengajar berdampak pada pelaksanaan P5.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – SMPN 2 Bontang menghadapi tantangan serius akibat kekurangan tenaga pengajar. Sebanyak enam guru dari sekolah tersebut akan pensiun pada tahun ini, sementara satu guru lainnya akan dimutasi ke daerah lain. Hal ini menyebabkan kekurangan guru untuk sekolah tersebut.
Kepala SMPN 2 Bontang, Siti Chusuning Khayah, menjelaskan bahwa kondisi ini berdampak pada pelaksanaan Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang seharusnya membutuhkan tenaga pengajar yang memadai.
“Tahun ini ada enam guru pensiun dan satu dimutasi. Sehingga kami kekurangan personil untuk P5,” ungkap Siti Chusuning kepada Akurasi.id, belum lama ini.
Wanita dengan sapaan Nuning itu menuturkan, guru-guru yang pensiun berasal dari berbagai mata pelajaran. Termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Selain itu, sekolah juga menghadapi kekurangan guru di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta guru Agama Kristen.
Baca Juga
“Untuk TIK, kami sebenarnya belum memiliki guru yang fokus ke bidang itu. Saat ini, salah satu guru kami yang berlatar belakang sarjana Matematika terpaksa menyambi mata pelajaran tersebut,” tambah Nuning.
Mengatasi kekurangan ini, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang melalui laporan bulanan. Menurut Nuning, Disdikbud sedang berupaya mencari solusi terbaik, meskipun tantangannya cukup besar mengingat adanya aturan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru.
“Sejak Oktober lalu, instansi pemerintah tidak diizinkan mengangkat tenaga pengganti, baik itu honorer sekolah maupun honorer dinas. Jadi, solusinya sedang dicari,” jelasnya.
Baca Juga
Untuk sementara, SMPN 2 Bontang mencoba mengatasi kekurangan guru dengan membebankan jam tambahan kepada tenaga pengajar yang ada. “Guru yang biasanya mengajar 24 jam kini ada yang mengajar hingga 30 bahkan 36 jam per minggu. Ini langkah darurat yang bisa kami lakukan saat ini,” katanya.
Meski demikian, Nuning berharap solusi permanen segera ditemukan agar kualitas pembelajaran tidak terganggu. “Kami yakin Disdikbud akan membantu menyelesaikan permasalahan ini demi keberlangsungan pendidikan di sekolah kami,” tutupnya. (adv/disdikbudbontang/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
