DPRD dan Pemprov Kaltim resmi menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Wakil Gubernur Seno Aji tegaskan komitmen transparansi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan DPRD Kaltim resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa proses ini telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penyampaian nota keuangan dalam Rapat Paripurna ke-18, hingga pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-19 pada 23 Juni 2025.
“Seluruh rangkaian tersebut diakhiri dengan persetujuan bersama hari ini,” ujar Seno Aji dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa proses ini mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga
Pembahasan intensif yang dilakukan secara konstruktif disebut telah menghasilkan kesepakatan substansial terhadap Ranperda tersebut. Selanjutnya, Ranperda akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Ranperda ini menjadi instrumen hukum strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan,” lanjut Seno.
Ia berharap regulasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan mendukung pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan.
Baca Juga
“Seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan akan segera ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan,” jelasnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
