DPRD Samarinda minta dishub buka ruang evaluasi terkait kebijakan satu arah. Sebab, ada sebagian warga yang mengeluhkan hal tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kebijakan uji coba jalan satu arah di Jalan Abul Hasan, Samarinda, memunculkan pro dan kontra. Sebagian warga menilai kebijakan ini membuat jarak tempuh menuju destinasi tertentu menjadi lebih jauh, sehingga dianggap menyulitkan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan wajar bila kebijakan transportasi memunculkan reaksi beragam. Namun, ia mengingatkan agar dinas perhubungan (Dishub) tidak menutup telinga terhadap suara masyarakat.
“Setiap kebijakan lalu lintas pasti ada yang pro dan kontra. Biasanya, yang kontra itu soal jarak tempuh yang dianggap lebih jauh. Tapi itu harus diuji apakah keluhan itu objektif atau subjektif,” tuturnya.
Menurut Rohim, fase uji coba justru penting untuk menguji keluhan tersebut. Dishub diminta membuka ruang evaluasi sehingga warga merasa dilibatkan dalam proses penataan lalu lintas.
Baca Juga
“Kalau memang nanti keluhan itu nyata terjadi di lapangan, dishub harus siap melakukan perubahan. Jangan sampai karena sudah dibuat kebijakan, lalu keluhan masyarakat diabaikan,” tegasnya.
Ia menilai, uji coba yang sedang berjalan harus benar-benar dievaluasi. Jika masyarakat menganggap kebijakan itu menyulitkan, ada peluang untuk melakukan revisi, termasuk mengembalikan jalan ke sistem dua arah.
“Intinya, masyarakat sebagai pengguna jalan yang paling penting. Kalau mereka merasa dirugikan, Dishub harus mengakomodir. Jangan hanya berpegang pada kajian teknis,” jelasnya.
Baca Juga
Meski begitu, Rohim juga menegaskan, pihaknya tetap menghargai kajian yang dilakukan dishub. Ia yakin keputusan uji coba tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan tertentu.
“Kami apresiasi kajian dishub, tapi jangan lupa bahwa realitas lapangan juga penting. Uji coba ini kesempatan untuk membuktikan apakah kebijakan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/jr)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi NIla Sari
