Dewan mengingatkan Pemkot Samarinda mengenai tantangan sektor pendidikan ke depan. Dari persoalan efektivitas pembangunan sekolah, hingga sistem zonasi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda ingatkan tantangan dalam mengelola dana pendidikan. Mengingat Samarinda disebut telah memenuhi alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen.
“Dari sisi anggaran, Samarinda telah memenuhi. Bahkan melampaui alokasi minimal 20 persen sesuai aturan,” kata Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Tantangan yang dimaksud yakni bagaimana mengelola anggaran agar benar-benar bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di bidang pendidikan.
Ia menilai, pembangunan sekolah terpadu dapat menjadi langkah awal percontohan. Novan pun mendorong pemerintah agar mampu menyeimbangkan kualitas pendidikan antar sekolah, termasuk pada aspek seleksi, kualifikasi, hingga tenaga pendidik yang berbeda dengan sekolah terpadu.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, rencana pembangunan sekolah terpadu di beberapa kecamatan akan dievaluasi.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak mengesampingkan sekolah-sekolah yang sudah ada. Lantaran sekolah terpadu diharapkan bukan hanya unggul dalam fasilitas, tetapi juga dalam membentuk karakter siswa.
Ia juga mengatakan, jika salah satu usulan pembangunan sekolah baru muncul di Samarinda Seberang, terutama pada jenjang SMP, yang masih mengalami kekurangan. Adapun usulan ini sudah dibahas dalam rapat bersama untuk mencari lokasi pembangunan.
Baca Juga
Di sisi lain, ia pun mengkritisi polemik sistem zonasi setiap tahun yang masih sering muncul. Terutama terkait keinginan orang tua, agar anaknya diterima di sekolah-sekolah tertentu.
“Untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah membentuk satuan tugas yang dipimpin langsung oleh wali kota. Kami juga berkomitmen untuk zero tolerance terhadap pungli maupun titipan dalam penerimaan siswa baru,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
