Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Rencana rehabilitasi sekira 15 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Samarinda pada 2027 masih belum dapat dipastikan. Lantaran program tersebut bergantung pada kondisi keuangan daerah tahun depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Ibnu Araby, mengatakan daftar sekolah yang diusulkan untuk direhabilitasi hingga kini masih bersifat sementara. Penentuan sekolah dilakukan berdasarkan proposal yang masuk, serta hasil peninjauan langsung di lapangan.
Hal ini berkaitan dengan dampak efisiensi anggaran yang terjadi pada 2026 akibat kebijakan transfer ke daerah (TKD). Efisiensi itu membuat sejumlah program pembangunan pendidikan harus ditunda.
“Kami masih menunggu kondisi anggaran tahun 2027. Tahun ini saja banyak kegiatan yang terdampak efisiensi, sehingga beberapa program belum bisa dilaksanakan,” terangnya.
Di sisi lain, pihaknya berupaya mencari sumber pendanaan lain melalui dana alokasi khusus (DAK), maupun program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Agar kebutuhan rehabilitasi tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Pembahasan Anggaran Rehabilitasi Sekolah Masih Berlangsung
Ia mengungkapkan, setelah melakukan peninjauan lapangan, terdapat dua sekolah tambahan yang dinilai perlu masuk dalam daftar usulan rehabilitasi. Kondisi tersebut membuat pembahasan kebutuhan anggaran masih terus berkembang dan belum mencapai tahap final.
Sebelumnya, rencana rehabilitasi sekolah sempat disampaikan Disdikbud dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Samarinda. Saat itu, DPRD meminta pemerintah memastikan sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan rusak menjadi prioritas, karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
Meski demikian, Ibnu menjelaskan, besaran anggaran yang diajukan masih mungkin berubah saat pembahasan. Usulan anggaran dapat tetap sesuai rencana, berkurang, maupun bertambah tergantung kemampuan fiskal daerah.
“Kalau kondisi anggaran memungkinkan, tentu kami ingin mengakomodasi sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Tetapi semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” sebutnya.
Ia berharap, kondisi fiskal pada 2027 kembali normal sehingga tidak ada lagi kebijakan efisiensi seperti yang terjadi pada 2026. Dengan demikian, lebih banyak sekolah yang dapat memperoleh perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Samarinda. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
