Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menekan angka backlog atau kekurangan hunian di wilayahnya. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 9.800 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.
Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Disperkimtan PPU, Khairil Ahmad, menjelaskan bahwa pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data riil terkait rumah tidak layak huni dan warga yang belum memiliki hunian tetap. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan bantuan program perumahan ke pemerintah provinsi maupun pusat.
“Backlog itu dihitung dari selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang tersedia. Jumlahnya memang masih cukup besar,” ujar Khairil, Senin (tanggal publikasi).
Ia menyebut, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pengusulan bantuan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN. Selain itu, Disperkimtan juga menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi kekurangan hunian tersebut.
Tahun ini, Disperkimtan menerima dua unit rumah baru hasil kerja sama CSR dengan WKP. Bantuan itu disalurkan kepada warga kurang mampu yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga
“Yang penting penerimanya punya lahan dan masuk kategori masyarakat kurang mampu sesuai data DTKS,” tambahnya.
Khairil menegaskan, Pemkab PPU juga memberikan berbagai kemudahan bagi pengembang rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mempercepat pelaksanaan program nasional 3 Juta Rumah.
Kemudahan itu antara lain berupa penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau nol rupiah, serta bantuan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi pengembang MBR.
“Itu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pengembang dan masyarakat MBR,” tegasnya.
Dari sekitar 60 pengembang yang pernah terdaftar di PPU, saat ini hanya 27 yang masih aktif, sementara sisanya sudah tidak beroperasi, seperti di kawasan BTN Kilometer 1 dan Kilometer 4.
“Kami terus melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pengembang yang masih berjalan,” ujar Khairil. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
