Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyoroti lambatnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim menjelang penghujung tahun.
Ia mengungkapkan, menerima laporan bahwa realisasi belanja masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan, padahal waktu pelaksanaan program semakin sempit.
“Rendahnya serapan anggaran bukan sekadar soal teknis administrasi, tetapi dapat berdampak langsung pada tertundanya pelayanan dan proyek yang seharusnya segera dirasakan masyarakat,” kata dia.
Ia juga mengingatkan, kemungkinan adanya praktik penahanan anggaran untuk kepentingan tertentu, sebuah isu yang pernah menjadi sorotan di tingkat nasional. Seperti yang perha disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, terkait dugaan penyimpanan dana pemerintah dalam deposito.
Meski demikian, Samsun berharap, hal semacam itu tidak terjadi di Kaltim. Menurutnya, anggaran daerah harus digunakan sepenuhnya untuk kegiatan yang sudah direncanakan, bukan justru didiamkan hingga melewati batas tahun anggaran.
Baca Juga
Selain proses administrasi yang lambat, banyak paket kegiatan baru masuk tahap lelang ketika kalender hampir menutup tahun.
Kondisi ini memicu risiko meningkatnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), yang berarti dana kembali mengendap tanpa memberi manfaat optimal.
Samsun menegaskan, bahwa pemerintah daerah harus segera mengatasi persoalan tersebut. Ia meminta setiap OPD bergerak lebih efektif, memastikan program yang sudah disetujui tidak lagi tertunda.
Baca Juga
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan, bukan menunggu hingga tahun berikutnya hanya karena proses internal berjalan lamban.
“Jika program itu penting dan menyentuh kebutuhan masyarakat, jalankan segera,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
