Kaltim.akurasi.id, Bontang – Guna mempercepat layanan, memotong proses manual (paperless), dan meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Negera (BKN) mulai menerapkan kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO).
Untuk itulah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang menyambut kebijakan tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mengikutsertakan Kasubbag Umum Kepegawaian seluruh perangkat daerah untuk hadir secara langsung. Disamping dilaksananakan secara luring atau tatap muka, FGD dengan narasumber Nurhaji Wijaya dan Mustikaningtias dari Kanreg VIII BKN, juga dilaksanakan secara daring melalui akses zoometing dan siaran live youtube.
“Alhamdulillah, antusias peserta sangat tinggi,” ungkap Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto
Sudi menyebut kuota daring pun penuh sebanyak 500 peserta. Sedangkan melalui Youtube telah ditonton sebanyak 4.336 kali. Ini membuktikan banyak ASN berbagai instansi di seluruh Indonesia yang menghendaki peningkatan kualitas layanan kepegawaian, diantaranya melalui otomatisasi layanan secara digital yang mudah dan tepat waktu ini.
Namun demikian Sudi menekankan kualitas data pegawai yang harus benar-benar lengkap dan tepat, guna memudahkan layanan otomatis kepegawaian KPO dan PPO ini. Sistem ini bertujuan menciptakan transparansi, akurasi data secara real-time, dan mempermudah ASN. KPO dan PPO sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian ASN secara lebih tepat waktu.
Baca Juga
Tujuan lainnya bagi instansi yakni efisiensi pelayanan di mana mengurangi persyaratan administratif yang kompleks dan panjang. Transparansi dan akurasi data, sehingga memanfaatkan sistem interoperability untuk memastikan data ASN selalu up to date.
Selain itu, sistem ini juga bermanfaat agar ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik dan beralih ke digital melalui tanda tangan elektronik. Kata Sudi, dengan penghargaan tepat waktu dapat memberikan hak kenaikan pangkat dan pensiun tepat waktu sesuai peraturan.
“Sistem ini juga bertujuan untuk reformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan,” kata Sudi.
Baca Juga
Melalui FGD ini tercipta interaksi antara narasumber dan peserta, dalam rangka membangun kesamaan persepsi baik dari sisi pandang kapasistas pembuat dan pelaksana regulasi kebijakan, maupun pegawai yang akan menerima layanan KPO dan PPO ini. Dengan detail pembahasan meliputi dasar kebijakan, maksud dan tujuan, dukungan data kepegawaian yang akurat dan terkini, alur proses, petunjuk teknis dan hal teknis lainnya.
Kedua narasumber juga menyampaikan bahwa implementasi KPO dan PPO ini sendiri dibangun dengan berorientasi pada interoperability, transparency, automation, digital signature, dan paperless. Sistem ini dirancang terintegrasi antarinstansi dalam kerangka satu data ASN sehingga mendukung proses data secara otomatis dan real-time, meminimalkan potensi keterlambatan layanan, memiliki legalitas yang sah melalui penggunaan tanda tangan elektronik yang aman dan terpercaya, serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik guna mendukung efisiensi dan penerapan green government.
Melalui inisiatif ini, BKN berharap dapat mempercepat terwujudnya layanan kepegawaian yang andal, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan ASN serta mendukung agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
“BKN terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian dengan menghadirkan inovasi berbasis digital,” tutupnya. (adv/bkpsdmbontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
