Kaltim.akurasi.id, Nusantara – Masuknya investasi swasta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, tambahan komitmen modal memperlihatkan kepercayaan dunia usaha. Namun di sisi lain, tantangan membangun ekosistem kawasan yang benar-benar fungsional mulai mengemuka.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat penandatanganan tiga perjanjian kerja sama investasi di sektor fasilitas komersial dan layanan publik. Investasi ini diarahkan untuk menopang kebutuhan dasar kawasan, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) serta warga yang mulai beraktivitas di Nusantara.
Kerja sama dilakukan dengan PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi. Proyek yang digarap meliputi pembangunan pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, hingga fasilitas olahraga di zona pengembangan 1A dan 1C.
Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pengisi kekosongan layanan harian di kawasan inti IKN—yang selama ini dinilai masih menjadi titik lemah dalam percepatan hunian dan aktivitas ekonomi.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa hingga awal 2026 telah terdapat komitmen investasi dari 57 perusahaan dengan nilai sekitar Rp72 triliun. Seluruhnya disebut sebagai investasi swasta murni.
Baca Juga
“Komitmen investasi swasta murni sudah mencapai Rp72 triliun. Ini menunjukkan kepercayaan dunia usaha, apalagi didukung regulasi seperti Perpres Nomor 79 dan keberlanjutan kepemimpinan nasional,” kata Basuki.
Meski demikian, besarnya angka komitmen tersebut juga menuntut konsistensi kebijakan dan kepastian implementasi di lapangan. Pengalaman berbagai proyek strategis menunjukkan bahwa realisasi investasi kerap bergantung pada stabilitas regulasi, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga daya tarik hunian yang benar-benar hidup.
Basuki menyebut pihaknya telah menyiapkan skema percepatan perizinan dan pendampingan proyek agar pembangunan berjalan cepat. Namun efektivitasnya tetap akan diuji oleh waktu dan tingkat pemanfaatan riil di lapangan.
Baca Juga
“Tantangan Otorita IKN bukan hanya menarik investasi baru, tetapi memastikan bahwa pembangunan fasilitas komersial dan sosial benar-benar terintegrasi, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan penghuni,” ujarnya.
Salah satu investor, PT Maxi Nusantara Raya, menegaskan bahwa keterlibatan swasta di IKN tidak semata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Menurutnya, pembangunan kawasan harus dipahami sebagai proses membentuk ekosistem yang utuh.
“Kita bicara IKN sebagai ekosistem. Kalau hanya hitung untung rugi, kawasan ini tidak akan jalan. Harus dibangun dulu fondasinya,” ujarnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
