Pagi itu, matahari belum benar-benar tinggi ketika Hermawati mulai membolak-balik gabah di halaman. Tangannya cekatan, menggaruk butir demi butir dengan alat sederhana dari bekas jerigen yang dipotong bergerigi. Setiap gesekan menghasilkan suara kering, seperti desah panjang tanah yang lama tak diguyur hujan.
Sudah 30 tahun ia hidup dari sawah tadah hujan. Tiga dekade menunggu langit—kadang datang, kadang ingkar.
Di sela menunggu padi menguning, pekerjaan menjemur gabah milik Badan Usaha Logistik (BULOG) menjadi penopang. Upahnya Rp13 ribu per karung. Dalam sepekan, bisa 50 karung ia sentuh, ia balik, ia jaga dari hujan yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa tanda.
“Sambil nunggu padi kita matang, ini bisa jadi tambahan,” katanya, tanpa menghentikan gerak tangannya.
Namun belakangan, yang membuatnya sulit tidur bukan lagi soal hujan yang tak pasti. Ada kabar lain yang datang, pelan tapi mengganggu. Tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat tempat ia tinggal.
Baca Juga
Ia tak benar-benar paham apa itu nuklir.
“Kalau akan dibangun di sini, gimana nasib kita. Saya tahunya itu buat senjata perang yang sering saya dengar dari televisi,” ucapnya lirih.
Kekhawatiran itu menggantung, seperti awan yang tak kunjung jatuh.
Baca Juga
Antara Sawah dan Tambak
Desa Babulu Laut, di Kabupaten Penajam Paser Utara, bukan sekadar hamparan tanah. Ia adalah ruang hidup yang bergantung pada irama alam.
Sekitar 4.800 hektare sawah di Kecamatan Babulu digadang menjadi lumbung pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun di balik angka-angka itu, ada kehidupan yang berjalan pelan: petani yang menunggu hujan, dan tanah yang tak selalu setia memberi hasil.
Di sisi lain, laut dan tambak menjadi penopang yang tak kalah penting. Ikan bandeng, udang windu, hingga sango-sango—sejenis rumput laut yang tumbuh di empang—menjadi denyut ekonomi pesisir. Dari sinilah pasokan ikan mengalir ke kota-kota terdekat seperti Balikpapan.
Ria (40) adalah bagian dari denyut itu.
Bersama suaminya, ia menggantungkan hidup pada tambak. Sistem bagi hasil membuat mereka hanya membawa pulang setengah dari panen, namun itu sudah cukup untuk bertahan.
“Biasanya per kilonya Rp3.800, tergantung pengepulnya. Ini bahan dasar kapsul sama kosmetik,” katanya.
Baca Juga
Sango-sango harus dicuci bersih, dikeringkan di bawah matahari, dan dijaga dari hujan. Sedikit saja air hujan jatuh, warnanya memutih, harganya jatuh.
“Kami sangat bergantung pada tambak. Kalau tidak ada ikannya, juga tidak bisa tumbuh dengan baik,” ujarnya.
Seperti Hermawati, Ria pun tak pernah benar-benar mendapat penjelasan tentang rencana PLTN. Ia hanya mendengar kabar samar—bahwa lahan di sekitar tambak akan dibeli.
Jaraknya tak jauh. Sekitar dua kilometer dari rumahnya.
Ia membayangkan sesuatu yang belum pernah ia lihat, tapi cukup untuk membuatnya cemas.
“Kalau kita ini nggak lama, tapi anak-anak gimana,” katanya, menatap jauh ke arah tambak yang mengering perlahan di bawah matahari.
Kabar dari Pusat yang Jauh
Di tingkat nasional, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir bukan lagi sekadar wacana kecil.
Sejak awal 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan keseriusan pemerintah mengembangkan energi nuklir sebagai sumber listrik rendah karbon.
Langkah itu diperkuat oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang tengah menyiapkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
“Saya sudah membuat persiapan Kepres Nepio. Nanti ada tiga task force yang menentukan lokasi,” ujar Dirjen EBTKE, Eniya Listiani, di Jakarta, Februari 2025.
Dari hasil kajian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang kini berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat 28 lokasi potensial pembangunan PLTN di Indonesia.
Tiga di antaranya berada di Kalimantan Timur: Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.
Di Penajam Paser Utara, Babulu Laut disebut-sebut sebagai salah satu kandidat, dengan potensi kapasitas hingga 1 gigawatt—listrik yang kelak akan mengaliri Ibu Kota Nusantara.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pembangunan PLTN di Kalimantan memang masih sebatas kemungkinan.
Belum ada pembangunan. Belum ada alat berat. Tapi kabar itu sudah lebih dulu sampai ke telinga warga.
Di tingkat daerah, kepastian itu belum benar-benar ada.
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kita menunggu saja keputusan mana yang terbaik dari pusat,” tulisnya melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Redaksi Akurasi.id belum lama ini.
Ia berharap, jika proyek itu benar dilakukan, pembangunan tidak mengabaikan potensi yang sudah ada. Seperti pertanian dan perikanan yang menjadi sandaran hidup masyarakat.
“Itu jauh lebih baik, menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, persoalannya sederhana namun krusial: pembangunan tidak boleh merusak apa yang sudah lebih dulu hidup.
Proyek Panjang yang Tak Sederhana
Di atas kertas, pembangunan PLTN adalah proyek besar yang tidak lahir dalam waktu singkat.
Menurut Andhika Satria Pratama, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, pembangunan satu pembangkit nuklir bisa memakan waktu delapan hingga sepuluh tahun.
Itu pun setelah melalui berbagai kajian panjang. Untuk kapasitas sekitar 1 gigawatt, dibutuhkan lahan dua hingga tiga kilometer persegi—tanpa permukiman di dalamnya.
Lokasinya pun tak bisa sembarangan. Harus dekat sumber air, karena air laut atau sungai menjadi bagian dari sistem pendinginan reaktor. Namun persoalan terbesar bukan hanya soal teknologi.
“Kepercayaan publik,” kata Andhika.
Di banyak tempat, masyarakat bahkan belum memahami bagaimana listrik dihasilkan, apalagi nuklir. Karena itu, dalam setiap rencana pembangunan, proses mendengar suara warga menjadi penting.
Dalam banyak kasus, suara perempuan sering terdengar lebih pelan dalam diskusi besar. Namun justru dari merekalah, rasa cemas itu paling jujur muncul.
Perempuan seperti Hermawati dan Ria hidup di titik paling dekat dengan dampak. Di sawah, di tambak, di dapur, di ruang tempat masa depan anak-anak dipikirkan.
Dalam berbagai kajian, kelompok ini justru memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap proyek energi berskala besar.
Mereka tidak bicara soal megawatt. Mereka bicara soal air, tanah, dan hidup yang mungkin berubah.
Antara Janji Energi dan Risiko yang Dibayangkan
Di sisi lain, kritik terhadap pembangunan PLTN terus mengemuka.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Yuyun Harmono, menilai nuklir bukan pilihan ideal untuk Indonesia. Selain biaya yang mahal, pembangunan PLTN memerlukan waktu panjang, sementara krisis iklim membutuhkan solusi cepat.
“Energi terbarukan seperti surya dan angin bisa dibangun dalam dua hingga tiga tahun,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor uranium jika PLTN dibangun.
“Artinya kita tetap bergantung pada negara lain,” katanya.
Di luar itu, risiko keselamatan menjadi bayangan yang sulit diabaikan. Dalam skenario terburuk, radiasi dapat menyebar melalui air, tanah, dan udara hingga puluhan kilometer.
Bagi Yuyun, persoalan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal siapa yang menanggung risiko. Diskusi tentang energi sering berlangsung jauh dari tempat energi itu akan dibangun.
Namun di Babulu Laut, pertanyaan itu terasa dekat, sedekat jarak tambak ke rumah, sedekat langit ke sawah.
“Kalau kita ini nggak lama,” kata Ria, mengulang pikirannya sendiri, “tapi anak-anak gimana.”
Di halaman rumahnya, Hermawati masih membalik gabah satu per satu. Matahari terus naik, dan angin sesekali membawa bau asin dari laut.
Di antara butir-butir padi yang dijemur, dan tambak yang menunggu panen, masa depan sedang ditimbang, antara janji energi yang besar, dan kekhawatiran yang tak pernah benar-benar kecil. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Fajri Sunaryo
