Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dinilai sebagai “bencana” oleh sejumlah massa aksi. Lantaran dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinilai terang-terangan, serta kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat Kaltim.
Salah satu peserta aksi dari Paser, Sugianto, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah provinsi saat ini dianggap jauh dari kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, kondisi yang terjadi sebagai “bencana” bagi warga Kalimantan Timur.
“Menurut kami, dampaknya bahkan lebih parah dibandingkan tsunami, tanah longsor, tragedi lapindo, hingga Covid-19. Ini akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegas Sugianto.
Pria yang jauh-jauh dari Kabupaten Paser itu menyebut, hubungan keluarga antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang merupakan kakak kandung gubernur, dinilai memperkuat dugaan adanya dukungan politik yang tidak sehat dalam pengambilan kebijakan.
Dia menilai, fungsi pengawasan DPRD Kaltim saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga legislatif tersebut dianggap gagal menjadi representasi suara rakyat dan tidak menjalankan peran kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Atas dasar itu, kami meminta agar gubernur segera diganti demi kebaikan masyarakat Paser dan Kalimantan Timur,” imbuhnya.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi jilid II yang sebelumnya telah digelar pada 21 April lalu. Sekira 2500 massa dari Paser yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kaltim hadir untuk menunjukkan solidaritas dan menyampaikan tuntutan secara langsung.
Mereka menegaskan bahwa demonstrasi di Samarinda bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah yang dinilai semakin memprihatinkan. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
