Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda menilai proses perizinan pembangunan Gereja Toraja di Samarinda Seberang perlu mempertimbangkan kondusivitas sosial di lingkungan masyarakat sekitar.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait perizinan bangunan, khususnya rumah ibadah, harus dikaji secara hati-hati agar tidak memicu potensi konflik di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan konflik. Setiap keputusan harus dikaji secara menyeluruh, termasuk potensi gejolak yang mungkin terjadi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, upaya mediasi antara pihak-pihak terkait sebenarnya telah dilakukan melalui forum rapat dengar pendapat (RDP). Namun, hasil dari forum tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi riil masyarakat tetap harus menjadi bahan pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir.
Menurutnya, apabila suatu kebijakan berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat, maka perlu dilakukan kajian ulang secara mendalam guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Jika berpotensi menimbulkan ketegangan, tentu perlu dikaji ulang. Tujuannya agar kebijakan yang diambil tidak memperkeruh situasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, pembangunan Gereja Toraja menuai polemik lantaran mendapat penolakan dari warga sekitar. Belakangan, proses pembangunannya tidak dapat dilanjutkan lantaran terkendala izin PBG.
Meski sudah setahun diajukan, Pemkot Samarinda mengklaim belum dapat mengeluarkan izin PBG lantaran masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
