Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penyandang disabilitas kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026). Mereka menuntut
Foto: Suasana aksi APMKT di Halaman Kantor Gubernur Kaltim. (Yasinta/Akurasi.id)
mengembalikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sebelumnya dipangkas dengan alasan efisiensi anggaran.
Tuntutan tersebut sebelumnya juga telah disuarakan dalam aksi demonstrasi jilid pertama. Namun hingga kini, para penyandang disabilitas menilai belum ada kepastian maupun realisasi dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua Umum Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, Muhammad Ilham, menegaskan pihaknya meminta kuota penerima BST dikembalikan seperti semula.
Ia menjelaskan, sebelumnya bantuan sosial tersebut diberikan kepada sekitar 6.000 penerima. Namun sejak kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, jumlah penerima disebut menyusut drastis dan kini hanya tersisa sekitar 500 orang.
“Kami tetap menuntut agar jumlah bantuan itu dikembalikan. Karena bagi penyandang disabilitas, bantuan ini sangat penting untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Ilham mengatakan pihaknya sebenarnya telah mencoba menempuh jalur komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, termasuk melalui surat resmi yang dilayangkan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, setelah aksi sebelumnya mendapat perhatian publik, sempat muncul usulan penambahan kuota penerima bantuan menjadi 2.000 orang. Namun usulan tersebut hingga kini disebut belum memiliki kepastian.
“Karena aksi kami sebelumnya cukup mendapat perhatian, muncul usulan penambahan sebanyak 2.000 orang. Tapi itu masih sebatas usulan dan belum tahu apakah nantinya disetujui gubernur atau tidak,” ungkapnya.
Selain persoalan BST, massa aksi juga menyoroti penghentian kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi sejumlah penyandang disabilitas.
Ilham menduga sebagian penyandang disabilitas masuk dalam sekitar 49.720 peserta BPJS PBI yang sebelumnya dinonaktifkan pemerintah.
“Kemungkinan mereka termasuk dalam 49.720 kepesertaan yang dihapuskan. Dari jumlah itu, sebagian merupakan penyandang disabilitas,” katanya.
Ia menyayangkan alasan efisiensi anggaran yang digunakan pemerintah untuk memangkas bantuan sosial bagi kelompok rentan. Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan isu gaya hidup pejabat yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Apalagi, lanjut Ilham, bantuan yang diterima penyandang disabilitas selama ini dinilai sangat kecil, yakni hanya sekitar Rp1 juta per tahun.
“Itu pun harus ditunggu selama satu tahun penuh. Bisa dibayangkan, kami hanya menerima Rp1 juta, sementara tim ahli saja bisa menerima ratusan juta per tahun,” tegasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
