Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi. Hal ini tidak hanya berdampak kepada sejumlah sektor strategis secara nasional, namun turut berpengaruh terhadap para pengusaha di Tanah Benua Etam, sapaan Kaltim.
Oleh karena itu, Himpunan Pengusaha KAHMI Kalimantan Timur (HIPKA Kaltim) mendesak penanganan yang serius dari pemerintah.
Ketua DPW HIPKA Kaltim Salman Farisi membeberkan, kondisi ini memberikan dampak besar terhadap sektor transportasi dan logistik. Ketika biaya logistik untuk komoditas pangan dan kebutuhan lainnya meningkat, maka otomatis biaya produksinya juga ikut naik.
“Karena itu, kami harapkan seluruh pemangku kepentingan, dari KADIN, APINDO, dan pihak terkait bersatu untuk mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi pada sektor logistik dan transportasi,” kata dia saat diwawancarai awak media di Samarinda, Rabu (17/6/2026).
Kaltim Penghasil Devisa
Salman menegaskan, bahwa subsidi penting agar kenaikan biaya produksi tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat luas. Menurutnya, ihwal tersebut merupakan salah satu solusi alternatif yang perlu dipikirkan dan disampaikan kepada pemerintah.
“Namun, apabila setiap daerah tidak mendorong hal tersebut secara lintas sektor, tentu akan sulit. Apalagi bagi daerah penghasil fiskal terbesar seperti Kalimantan Timur,” sambungnya.
Harapan ini pihaknya sampaikan, mengingat daerah ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar melalui sektor pertambangan, minyak dan gas (migas), crude palm oil (CPO), dan hutan taman industri (HTI).
“Namun, saat ini dana bagi hasil yang diterima daerah tidak terlalu besar karena adanya pemotongan. Itu menjadi salah satu dampak yang dirasakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Salman mengungkapkan, tekanan ekonomi bertambah lantaran ada pemangkasan produksi sektor pertambangan. Meski rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) belum sepenuhnya terbit, karena saat ini realisasinya baru sekitar 30 persen. Namun, dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.
Dikatakannya, penurunan produksi batu bara akan berdampak pada rekanan kerja, kontraktor, subkontraktor, hingga usaha katering. Mereka akan mengalami pengurangan aktivitas dan berpotensi terjadi PHK.
Akibatnya, kata Salman, pertumbuhan ekonomi akan melamba. HIPKA menilai, kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan yang sangat drastis dibanding sebelumnya. Oleh karenanya, dampak tersebut akan dirasakan secara luas oleh para kontraktor dan pelaku usaha lainnya.
“Efeknya akan seperti bola salju, mulai dari menurunnya aktivitas usaha hingga tingkat okupansi hotel. Hal ini menjadi catatan bagi HIPKA untuk memberikan berbagai masukan dan pemikiran kepada HIPKA,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
