Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyoroti kapasitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) yang dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Penilaian itu disampaikan Rudy usai meninjau langsung sejumlah fasilitas rumah sakit bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (23/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai unit pelayanan, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), Stroke Center, unit Hemodialisa (cuci darah), hingga Instalasi Kedokteran Nuklir.
“Hari ini kami melihat secara langsung kondisi rumah sakit. Saat ini daya tampung RSUD AWS sudah hampir tidak memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujar Rudy kepada awak media usai kunjungan.
Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan Gedung Pandurata yang berada di dalam kompleks RSUD AWS.
Namun, hingga kini layanan kesehatan belum dipindahkan ke gedung baru karena masih terdapat sejumlah penyesuaian yang harus diselesaikan agar memenuhi ketentuan Kementerian Kesehatan.
Menurut Rudy, keberadaan gedung baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltim.
Ia juga menilai bangunan lama RSUD AWS yang telah berdiri sejak era 1970-an membutuhkan berbagai pembenahan. Selain faktor usia bangunan, sejumlah area rumah sakit juga kerap terdampak genangan saat hujan deras.
“Karena itu perlu dilakukan pembenahan secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal,” katanya.
Selain peningkatan kapasitas layanan, Pemprov Kaltim juga akan memperbaiki sejumlah fasilitas pendukung di lingkungan rumah sakit, seperti pendingin ruangan (AC), kursi tunggu, hingga aspek pelayanan lainnya yang berkaitan dengan kenyamanan pasien dan keluarga.
Rudy menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah meski kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan.
Menurutnya, pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu oleh penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Pada prinsipnya, kondisi keuangan daerah saat ini tidak akan mengganggu pelayanan dasar. Yang kami lakukan adalah penyesuaian skala prioritas. Program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat akan tetap kami utamakan dan dipercepat pelaksanaannya,” tegasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
