Kaltim.akurasi.id, Bontang – Komisi B DPRD Bontang melakukan evaluasi terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor retribusi yang ditargetkan mampu menyumbang Rp128 miliar pada Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan. Pembahasan difokuskan pada strategi optimalisasi penerimaan daerah serta melihat perkembangan capaian hingga pertengahan tahun.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan retribusi daerah menjadi salah satu komponen penting dalam pencapaian target PAD secara keseluruhan yang ditetapkan sebesar Rp371 miliar. Menurutnya, capaian retribusi perlu terus dipantau agar pemerintah daerah dapat mengetahui sektor mana saja yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
“Retribusi ini salah satu bagian dari PAD yang harus kita kawal bersama. Kita ingin melihat sejauh mana potensi yang ada sudah berjalan dan apa saja yang masih bisa dimaksimalkan,” ujar Rustam.
Berdasarkan evaluasi sementara, realisasi retribusi daerah hingga saat ini berada di angka sekitar Rp46 miliar atau 34 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi bahan perhatian Komisi B, namun tetap diperlukan analisis lebih lanjut karena tahun anggaran masih berjalan.
Rustam menyebut, tidak seluruh sektor pendapatan dapat langsung mencapai target dalam waktu yang sama. Karena itu, pihaknya meminta OPD terkait melakukan pemetaan terhadap potensi dan hambatan yang terjadi di lapangan.
“Kita perlu melihat kondisi masing-masing sektor. Ada yang mungkin terkendala situasi ekonomi, ada juga yang perlu penguatan dalam sistem pemungutannya,” jelasnya.
Selain retribusi, Komisi B juga menyoroti potensi pajak daerah yang masih dapat dikembangkan. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan PT Badak NGL yang dinilai memiliki peluang untuk memberikan tambahan kontribusi bagi PAD Bontang.
Menurut Rustam, penguatan sektor pajak dan retribusi harus dilakukan secara berimbang agar daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat.
Dalam rapat tersebut, Komisi B juga meminta 16 OPD termasuk kecamatan untuk menyiapkan prognosis atau perhitungan capaian pendapatan sebagai bahan evaluasi. Langkah ini diperlukan karena pembahasan anggaran membutuhkan gambaran kemampuan pendapatan hingga akhir tahun.
Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan mencari solusi terhadap kendala yang muncul sehingga target PAD tetap dapat dicapai.
“Yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bergerak bersama untuk menggali potensi yang ada, karena PAD menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan Kota Bontang,” pungkas Rustam. (adv/dprdbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
