Badai pandemi Covid-19 yang terjadi dalam 2 tahun belakangan, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran di Kaltim pun perlahan bergerak naik. Pemerintah pun diharapkan membuat banyak terobosan dalam menekan laju pengangguran.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Angka pengangguran di Kaltim masih dinilai tinggi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun diminta lebih serius menekan angka pengangguran di Kaltim. Di antaranya dengan mendorong seluas-luasnya peluang lapangan pekerjaan.
Permintaan itu datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin. Politikus Partai Golkar ini meminta pemerintah harus konsisten membuka lapangan kerja. Terlebih setelah hampir 2 tahun bertarung melawan pandemi, tentu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
“Pemerintah wajib membuat iklim lapangan kerja yang lebih kondusif untuk Kaltim, apalagi beberapa pekerjaan sektor infrastruktur misalnya di Pertamina,” ungkapnya.
Ia berharap perekrutan tenaga kerja di Kalitm di prioritaskan untuk masyarakat Kaltim, bukan dari luar Katim. “Sebenarnya banyak proyek Pertamina yang cukup besar dan bisa menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga memberikan semacam ruang bagi program industri padat karya terutama di tiga Kota Bontang, Balikpapan, dan Samarinda,” urainya. “Untuk dunia dan iklim kerja ini bisa positif, agar investasi bisa masuk dan masyarakat kita juga bisa bekerja,” lanjutnya.
Tekan Angka Pengangguran di Kaltim, Pemerintah Wajib Geliatkan Ekonomi Kerakyatan!
Selain itu, pemerintah juga di harapkan membuat program bantuan sosial untuk pekerja formal maupun informal. “Karena tidak semua sektor, UMKM misalnya sektor pariwisata, perhotelan juga belum pulih. Ini momentum untuk memulihkan ekonomi di Kaltim tahun 2022,” harapnya.
Menurutnya, pemerintah harus bekerjasama dengan adanya potensi industri baru guna memperluas lapangan pekerjaan. Selain itu, sektor industri rumahan juga banyak menyerap tenaga kerja harus menjadi perhatian pemerintah.
Kata dia, yang lebih penting yakni bagaimana mengaktifkan ekonomi kerakyatan yang selama ini terpuruk lantaran dampak dari pandemi Covid-19. Termasuk mendorong pelatihan dan penggunaan teknologi digitalisasi.
“Itu harus di kembangkan dan diberikan kepada masyarakat. Termasuk mendorong sektor perbankan terutama Bank Kaltimtara untuk memberi relaksasi kebijakan terkait dengan permodalan UMKM,” tegasnya.
“Itu harus menjadi pertimbangan pemerintah agar mendorong sektor ekonomi agar bisa hidup kembali dan memberikan lapangan kerja, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran,” sambungnya. (*/adv/dprdkaltim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
